Foto: (Edit: Gung Kris)
GIANYAR, Beritarealitas.com – Sengketa akses jalan menuju proyek co-living milik investor Benny Wulur di Desa Keramas, Blahbatuh, Gianyar, mulai memasuki fase yang kian serius. Setelah sebelumnya dihadang beton, kini akses jalan tersebut kembali diperketat dengan pemasangan kawat berduri. Situasi ini memunculkan pertanyaan lebih jauh: sampai kapan akses menuju lahan yang dipersoalkan itu terus terhalang, sementara proses hukum masih berjalan?
Pemasangan kawat berduri pada Jumat (13/11/2026) menjadi perkembangan terbaru dalam konflik yang sebelumnya menyeret klaim kepemilikan jalan dan permintaan kompensasi Rp1,5 miliar. Bagi pihak Benny Wulur, tindakan tersebut bukan hanya memperpanjang polemik, tetapi juga berpotensi memperbesar kerugian yang kini tengah mereka kalkulasi.
Kuasa Hukum Benny Wulur, I Made Somya Putra, S.H., M.H. (Jro Somya), mengungkapkan bahwa laporan pidana yang diajukan kliennya ke Polda Bali masih bergulir. Bahkan, pihaknya mendapat informasi bahwa seluruh pihak yang dilaporkan akan segera dimintai keterangan.
“Perkembangan kasus laporan pidana Pak Benny Wulur terkait pihak-pihak yang menutup akses jalan yang sudah dibebaskan di Keramas saat ini sudah bergulir. Dalam waktu dekat, semua pihak akan diperiksa. Jadi, proses ini terus berjalan dan bagi kami sudah on the track,” ungkap Jro Somya saat diwawancarai, Sabtu (14/11/2026).
Ironisnya, ketika proses hukum mulai bergerak, kondisi di lapangan justru menunjukkan perkembangan berbeda. Beton penghalang yang sebelumnya dipersoalkan kini dilengkapi kawat berduri. Situasi tersebut dinilai semakin memperkuat dugaan adanya tindakan penghalangan akses yang berdampak langsung terhadap kepentingan investasi kliennya.
“Beton-beton yang ditancapkan khusus di akses jalan yang sudah dibebaskan menuju tanah Pak Benny atau klien kami, sekarang kembali dipasangi kawat berduri. Tidak apa-apa, justru semakin jauh mereka berbuat, semakin besar juga hitung-hitungan kerugian yang nantinya akan kami ajukan,” tegasnya.
Jro Somya menegaskan, pihaknya tidak hanya mencatat tindakan yang terjadi di lapangan, tetapi juga mulai menginventarisasi dampak ekonomi yang ditimbulkan. Semakin lama akses tersebut terhalang, semakin besar pula potensi kerugian yang akan dimasukkan dalam perhitungan hukum.
Bukan Hanya Pidana, Gugatan Perdata Mulai Disiapkan
Langkah hukum Benny Wulur tampaknya tidak akan berhenti pada laporan pidana. Tim kuasa hukum mengaku telah menyiapkan jalur perdata sebagai instrumen untuk menguji tanggung jawab pihak-pihak yang dinilai berkaitan dengan persoalan tersebut.
“Kami sudah memetakan semuanya. Mereka semakin memperdalam perbuatannya, sehingga kami tinggal menghitung kerugian yang semakin membesar. Sementara itu, laporan pidana juga sedang berjalan. Dari sisi keperdataan, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya,” ujarnya.
Tak hanya pihak yang diduga melakukan penghalangan, perhatian tim kuasa hukum juga mulai diarahkan kepada unsur pemerintahan setempat. Peran aparat desa maupun pihak pemerintahan lainnya disebut akan dikaji, terutama apabila ditemukan indikasi pembiaran terhadap persoalan yang terus berlarut-larut.
“Kami juga ingin menguji peran aparat desa dan aparat pemerintahan yang ada di sana. Termasuk nilai-nilai kerugian yang akan kami hitung terhadap dugaan pembiaran ini,” katanya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan akses jalan Keramas berpotensi berkembang menjadi pengujian tanggung jawab yang lebih luas. Bukan semata-mata siapa yang mengklaim jalan, tetapi juga bagaimana pihak-pihak yang memiliki kewenangan menyikapi konflik tersebut.
Rp1,5 Miliar Jadi Pangkal Persoalan
Jika ditarik ke belakang, konflik ini bermula dari munculnya klaim kepemilikan atas jalan yang menjadi akses menuju lahan Benny Wulur. Tim kuasa hukum mengungkap adanya permintaan kompensasi Rp1,5 miliar dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik jalan. Permintaan tersebut disebut disertai ancaman penutupan akses apabila tidak dipenuhi.
Merasa dirugikan, Benny Wulur kemudian menempuh jalur hukum. Pada 2 November 2026, ia melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan ke Polda Bali dengan pihak berinisial NLPN sebagai terlapor.
Tim kuasa hukum juga telah menelusuri dokumen pertanahan dan riwayat akses jalan yang menurut mereka menjadi dasar penggunaan jalan menuju lahan kliennya.
Kini, persoalan tersebut berkembang menjadi sengketa yang tidak hanya menyangkut klaim dan penguasaan akses, tetapi juga potensi kerugian investasi serta pertanggungjawaban hukum para pihak.
Di tengah situasi yang semakin memanas, Jro Somya masih membuka harapan agar pihak-pihak terkait segera menghentikan tindakan yang dipersoalkan dan mengambil langkah penyelesaian secara bijaksana.
“Kami berharap mereka segera menyadari perbuatan melawan hukum yang kami persoalkan ini, sehingga segera mengambil langkah bijak untuk menghentikan semuanya,” tutupnya. (gk)
