Sumber: Foto: Kemenkeu
JAKARTA, Beritarealitas.com — Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (21/9/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Jakarta tersebut bukan sekadar agenda pergantian jabatan. Sejumlah posisi strategis di sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, Pengadilan Pajak hingga KSSK kini diisi pejabat baru dengan mandat memperkuat fungsi Kemenkeu di tengah dinamika ekonomi nasional.
Pengisian jabatan itu ditetapkan melalui sejumlah Keputusan Menteri Keuangan, yakni KMK Nomor 293 Tahun 2026 yang mengubah KMK Nomor 271 Tahun 2026, serta KMK Nomor 218 Tahun 2026 dan Nomor 219 Tahun 2026.
Dalam arahannya, Suahasil menegaskan penguatan organisasi tidak boleh dimaknai sebatas mutasi maupun promosi. Lebih jauh, setiap unit kerja harus mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif, mulai dari mengamankan penerimaan negara, memperkuat pengawasan, mengelola belanja hingga memastikan pembiayaan berjalan secara optimal.
“Penguatan organisasi bukan hanya tentang pergantian atau pengisian jabatan, tetapi bagaimana setiap lini mampu menjalankan fungsi penerimaan, pengawasan, belanja dan pembiayaan secara efektif,” ujar Suahasil.
Pajak Tak Cukup Sekadar Kejar Target
Perhatian khusus diberikan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Suahasil meminta pejabat baru tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga mampu membaca perkembangan ekonomi dan memahami perilaku wajib pajak.
Menurutnya, kemampuan membaca kondisi ekonomi menjadi penting agar kebijakan perpajakan tidak berhenti pada angka penerimaan, melainkan mampu diterjemahkan menjadi keputusan yang tepat.
“Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat,” tegasnya.
Suahasil juga menekankan pentingnya membangun sistem perpajakan yang kredibel dan adil. Penerimaan negara, kata dia, harus berjalan beriringan dengan pembangunan sistem yang mampu menopang keuangan negara dalam jangka panjang.
“Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” katanya.
Bea Cukai Diminta Tak Sekadar Bertindak Setelah Pelanggaran
Sementara untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Suahasil menyoroti pentingnya pengawasan berbasis risiko.
Pendekatan tersebut dinilai diperlukan agar pengawasan tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi, tetapi mampu membaca pola dan potensi pelanggaran sejak awal.
Di sisi lain, DJBC diminta tetap menjalankan fungsi pembinaan terhadap kegiatan usaha masyarakat, khususnya sektor yang memiliki orientasi ekspor.
“Dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita nantinya mengurangi kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu,” ujar Suahasil.
Ia menegaskan, fungsi Bea Cukai tidak berhenti pada aspek pengawasan. Institusi tersebut juga memiliki peran penting dalam mengumpulkan penerimaan negara sekaligus mendorong kegiatan usaha masyarakat.
“Direktorat Jenderal Bea Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan, dan juga memiliki fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor,” jelasnya.
APBN Harus Jadi Penggerak Ekonomi
Pesan berikutnya diarahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Suahasil meminta jajaran perbendaharaan melihat APBN bukan semata sebagai instrumen administratif.
Pengelolaan kas negara harus dilakukan secara semakin presisi agar realisasi belanja pemerintah dapat berlangsung tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, fungsi perbendaharaan tidak hanya berkutat pada administrasi anggaran, tetapi juga memastikan APBN dapat menjalankan perannya sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi.
KSSK Diminta Perkuat Koordinasi
Di sektor stabilitas keuangan, dua pejabat ex-officio KSSK yang dilantik juga mendapat mandat untuk memperkuat koordinasi antarlembaga.
Sekretariat KSSK diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi mampu menopang proses koordinasi sekaligus pemantauan perkembangan sistem keuangan secara berkelanjutan.
Hal ini menjadi semakin relevan seiring berkembangnya koordinasi KSSK, termasuk keterlibatan Danantara dalam sejumlah rapat KSSK.
14 Pejabat Baru yang Dilantik
Sebanyak 14 pejabat yang dilantik Suahasil Nazara terdiri dari:
Sekretariat Jenderal/Pengadilan Pajak
1. Teddy Suhartadi Permadi — Sekretaris Pengadilan Pajak.
2. Bismar Fahlerie — Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak
3. Agung Krisdiyanto — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
4. Sekti Widihartanto — Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Ihsan Priyawibawa — Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara.
6. Ani Natalia — Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7. Agus Amiwijaya — Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
8. Estty Purwadiani Hidayatie — Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
9. Adhang Noegroho Adhi — Kepala Kantor Wilayah DJBC Maluku.
10. Galih Elham Setiawan — Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
11. Evy Mulyani — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
12. Panca Putra Jaya — Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
Pejabat Ex-Officio KSSK
13. Herman Saheruddin — Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
14. Ayu Sukorini — Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan Lainnya.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi penanda pengisian sejumlah posisi strategis di tubuh Kemenkeu. Para pejabat baru kini menghadapi mandat untuk memastikan fungsi penerimaan, pengawasan, pengelolaan APBN, hingga koordinasi stabilitas sistem keuangan dapat berjalan semakin efektif. (gk)
