Foto: Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., menunjukkan surat pengaduan kepada Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri, Senin (9/11/2026). (Foto: Gung Kris)
DENPASAR, Beritarealitas.com – Ada yang berubah dalam administrasi pertanahan di kawasan Jalan Pantai Balangan–Cenggiling, Persil 11, Klas III, Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Peta bidang yang semula disebut terdiri dari 10 bidang, kini dipersoalkan lantaran diduga berubah menjadi 35 bidang. Perubahan inilah yang menyeret Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Badung ke dalam pengaduan Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri.
Persoalan tersebut bukan perkara kecil. Objek tanah yang dipersoalkan memiliki luas sekitar 191.050 meter persegi atau 19,1 hektare. Sementara itu, sembilan warga penggarap mengklaim telah menguasai dan menggarap lahan tersebut secara turun-temurun selama puluhan tahun.
Melalui Kantor Hukum Akbar Law Firm, sembilan warga itu resmi mengadukan persoalan tersebut kepada Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri di Jakarta. Pengaduan bernomor 08/P/ALF/XI/2026 itu dilayangkan pada Jumat (6/11/2026), dengan sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses administrasi pensertipikatan tanah yang ditangani BPN Badung.
Kuasa hukum sembilan warga, Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., menilai perubahan peta bidang dari 10 menjadi 35 bidang patut ditelusuri secara serius. Terlebih, menurutnya, perubahan tersebut dipersoalkan karena diduga tidak disertai pengukuran ulang terhadap objek tanah yang selama ini secara fisik dikuasai kliennya.
“Kami mendesak Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri untuk mengusut tuntas proses pensertipikatan tanah negara di Jalan Pantai Balangan Cenggiling, Ungasan, yang di atasnya merupakan tanah garapan sah para klien kami. Ada dugaan kuat intervensi, manipulasi peta bidang dari 10 bidang menjadi 35 bidang, serta penyalahgunaan wewenang,” tegas Rizal, Senin (9/11/2026).
Bagi Rizal, persoalan ini tidak cukup hanya dilihat sebagai perubahan administrasi pertanahan. Ada riwayat penguasaan fisik, dokumen perpajakan, hingga proses hukum masa lalu yang menurutnya harus menjadi bagian dari pemeriksaan secara menyeluruh.
Sembilan warga yang memberikan kuasa masing-masing I Made Kena, I Made Hendra Gunawan, I Nyoman Siang, I Wayan Dwipa, I Made Yudiana, I Wayan Kuncig, I Wayan Wirka, I Made Dra, dan Ni Made Weji.
Mereka mengklaim memiliki riwayat penguasaan fisik lahan secara turun-temurun. Sebagai bukti pendukung, warga disebut mengantongi Kartu Data dari Dinas Pendapatan Kabupaten Badung serta rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Namun, di tengah klaim penguasaan tersebut, proses pensertipikatan tanah justru kembali memunculkan persoalan. Terlebih, tanah yang dipersoalkan disebut merupakan tanah negara yang selama ini digarap masyarakat.
Persoalan tanah di Ungasan ini ternyata bukan muncul kemarin sore. Riwayat hukumnya disebut telah bergulir sejak 2001, ketika I Ketut Nulung bersama sejumlah pihak mengajukan permohonan sertifikat hak milik melalui kuasa hukum I Wayan Sudirta.
Permohonan tersebut sempat ditolak BPN Badung. Penolakan itu kemudian berujung pada gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya, hingga Mahkamah Agung.
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/K/TUN/2002 tertanggal 8 April 2004, sebagaimana diuraikan dalam pengaduan, BPN Badung diperintahkan untuk memproses permohonan pihak Nulung dan kawan-kawan.
Putusan tersebut kini kembali menjadi bagian penting dari persoalan yang dipertanyakan kuasa hukum sembilan warga. Sebab, pada Maret 2026, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kembali menggelar sidang di Kantor Desa Ungasan terkait permohonan pensertipikatan tanah yang diklaim masih dikuasai secara fisik oleh para warga pemberi kuasa.
Rizal pun meminta Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga menelusuri riwayat objek tanah, proses perubahan peta bidang, hingga pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan terbitnya sertipikat.
Tiga nama yang dianggap memiliki keterkaitan dengan proses penerbitan sertipikat turut dicantumkan dalam pengaduan tersebut.
Di sisi lain, ketika dikonfirmasi terkait pengaduan tersebut dan polemik perubahan peta bidang dari 10 menjadi 35 bidang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, I Nyoman Mertayasa, S.SiT., M.H., memberikan tanggapan singkat.
“Gih Pak. Kita menunggu dari Kementerian dan Kanwil,” demikian jawaban Mertayasa melalui pesan singkat.
Pernyataan tersebut menjadi respons BPN Badung di tengah bergulirnya pengaduan sembilan warga ke tingkat pusat.
Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai dasar perubahan peta bidang, mekanisme pengukuran, maupun tahapan administrasi pensertipikatan yang dipersoalkan kuasa hukum. (gk)
