Foto: Ilustrasi Ai.
DENPASAR, Beritarealitas.com – Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menyoroti penyusutan anggaran daerah dalam Raperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Provinsi Bali diminta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target pembangunan.
Pandangan tersebut disampaikan Gede Harja Astawa, S.H., M.H., saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra-PSI dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali, Senin (26/10/2026).
Dalam catatannya, pendapatan daerah 2027 diproyeksikan sebesar Rp5,72 triliun, turun 12,78 persen dari Rp6,56 triliun pada 2026. Belanja daerah juga menyusut 14,40 persen, dari Rp7,24 triliun menjadi Rp6,19 triliun. Sementara itu, defisit ditargetkan turun menjadi Rp475,95 miliar.
Fraksi Gerindra-PSI meminta Gubernur Bali menjelaskan kepastian ketersediaan SiLPA untuk menutup kebutuhan pembiayaan sekitar Rp1,229 triliun, termasuk memastikan penggunaannya tidak mengganggu pelayanan publik.
Sorotan lainnya tertuju pada penurunan dana transfer pusat, nihilnya proyeksi transfer antar daerah, serta target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp600 miliar pada 2027. Padahal, target PWA Rp500 miliar pada 2025 hanya terealisasi Rp369 miliar, sedangkan realisasi atau proyeksi 2026 sebesar Rp403,11 miliar.
Fraksi meminta transparansi mengenai tingkat kepatuhan wisatawan, kendala pemungutan, dan strategi konkret untuk meningkatkan penerimaan.
Ekonomi Tumbuh, Kesejahteraan Jangan Tertinggal
Meski indikator makroekonomi Bali diproyeksikan positif, Fraksi Gerindra-PSI mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan.
Kesenjangan upah juga menjadi perhatian. UMP Bali 2026 sebesar Rp3.207.459 masih terpaut sekitar Rp2 juta dari estimasi Kebutuhan Hidup Layak sebesar Rp5,25 juta per bulan. Pemerintah diminta memperkuat kajian KHL dan mendorong kebijakan pengupahan yang lebih berkeadilan.
Di sektor pembangunan, Fraksi menyoroti alokasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp79,62 miliar. Evaluasi juga diminta terhadap proyek strategis Kawasan Suci Besakih, Turyapada Tower, dan Pusat Kebudayaan Bali, terutama terkait progres pembangunan, biaya operasional, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Fraksi mendorong penguatan anggaran ketahanan pangan, pertanian, perlindungan lahan hijau, pengelolaan sampah, pelayanan dasar, dan perlindungan sosial.
Belajar dari Krisis BBM, Utamakan Tindakan Nyata
Pengalaman antrean panjang BBM di Bali turut menjadi catatan. Fraksi Gerindra-PSI meminta pemerintah menyiapkan kanal informasi digital secara real-time mengenai ketersediaan BBM di setiap SPBU agar gangguan serupa tidak kembali menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Pernyataan memang diperlukan untuk menjaga kondusivitas keadaan, tetapi realitas tidak bisa diubah dengan ungkapan. Hanya dengan tindakan nyata keadaan bisa berubah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin kritis dan cerdas,” tegas Gede Harja.
Fraksi menegaskan, sikap kritis terhadap RAPBD 2027 bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya memastikan anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (gk)
