Foto: Tim Hukum Pemkab Buleleng, (kiri) Ketut Suartana ‘Jack’ S.H dan Gede Indira, S.H., M.Hum. (Sumber: Gung Kris)
BULELENG, Beritarealitas.com – Polemik sengketa lahan Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, kembali menghangat. Menanggapi pemberitaan mengenai setoran Rp500 juta PT CP (inisial salah satu Tergugat) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Tim Hukum Pemkab menegaskan bahwa persoalan utama gugatan perdata yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja bukanlah semata-mata mengenai uang investasi, melainkan menyangkut status dan penguasaan tanah yang diklaim sebagai aset daerah.
Koordinator Tim Hukum Pemkab Buleleng, Gede Indira, S.H., M.Hum., selaku pihak Penggugat, menegaskan materi gugatan yang diajukan Pemkab berangkat dari persoalan tanah yang telah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL), tetapi kemudian dianggap sebagai tanah negara dalam perkara sebelumnya.
Menurutnya, Pemkab Buleleng menggugat karena menilai putusan verstek tahun 2010 bertentangan dengan fakta dan fakta hukum yang sebenarnya. Melalui gugatan tersebut, Pemkab meminta agar objek sengketa dikembalikan pada keadaan semula.
“Materi gugatan yang diajukan Pemkab adalah tanah yang sudah bersertifikat, tetapi dianggap sebagai tanah negara. Kami menilai putusan tahun 2010 yang diputus secara verstek bertentangan dengan fakta dan fakta hukum. Karena itu, objek sengketa harus dikembalikan dalam keadaan semula,” tegas Gede Indira, Sabtu (7/11/2026).
Terkait isu setoran Rp500 juta yang menjadi sorotan dalam persidangan dan diberitakan oleh sejumlah Media Online, Indira menilai hal tersebut merupakan persoalan berbeda dari pokok gugatan.
Jika PT CP mengklaim telah melakukan penyetoran berdasarkan perjanjian kerja sama, maka perusahaan tersebut semestinya menghadirkan bukti setoran sekaligus membuktikan keabsahan perjanjian yang dijadikan dasar klaim.
“Kalau memang PT CP menyatakan telah menyetorkan uang Rp500 juta, silakan ajukan bukti setorannya. Itu soal lain. Seharusnya PT juga membuktikan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sikap pihak perusahaan yang, menurutnya, menginginkan perjanjian tetap dianggap sah, tetapi pada saat bersamaan mempertanyakan keberadaan uang yang disebut telah disetorkan kepada Pemkab.
Dalam persidangan, saksi dari Pemkab disebut memberikan jawaban secara normatif bahwa sepanjang kewajiban tersebut tercantum dalam perjanjian, maka pelaksanaannya menjadi tanggung jawab PT CP.
Indira menilai pertanyaan kuasa hukum perusahaan mengenai uang Rp500 juta tidak menyentuh inti gugatan yang sedang diperiksa majelis hakim.
“Pertanyaan kuasa hukum PT itu berada di luar inti gugatan. Kalau memang yang dipersoalkan adalah uang dan perjanjiannya, mengapa tidak mengajukan gugatan rekonvensi untuk membatalkan perjanjian tersebut?” tantangnya.
Uji Dalil Hukum, Bukan Sekadar Memperdebatkan Uang
Lebih jauh, Indira menegaskan Pemkab Buleleng tidak menutup ruang bagi PT CP apabila masih memiliki keinginan untuk mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut sesuai ketentuan hukum.
Ia bahkan mempersilakan perusahaan memperjuangkan kepentingannya melalui jalur hukum, termasuk apabila menilai perjanjian kerja sama dengan Pemkab perlu dibatalkan.
“Kalau BCP ingin tetap mengelola, ayo berjuang. Mari bersama-sama memperjuangkan agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau memang persoalannya perjanjian, silakan gugat Pemda untuk membatalkan perjanjian itu,” katanya.
Menurut Indira, perusahaan lain telah berdiri dan menjalankan kegiatan usaha di atas tanah berstatus HPL. Sementara PT CP dinilai belum merealisasikan kegiatan sebagaimana yang diharapkan.
Karena itu, ia meminta agar persoalan ini tidak hanya diarahkan pada pertanyaan mengenai dana Rp500 juta, tetapi juga menyentuh tanggung jawab perusahaan dan kepastian pemanfaatan aset daerah.
Putusan Verstek 2010 Jadi Titik Persoalan
Selain itu, Gede Indira juga menyoroti proses perkara tahun 2010 yang berujung pada putusan verstek terhadap PT CP.
Ia menjelaskan, dalam surat gugatan saat itu, alamat perusahaan disebut tidak diketahui sehingga perkara diputus tanpa kehadiran pihak tergugat.
Menurutnya, apabila PT CP maupun Pemkab Buleleng hadir sebagai pihak dalam perkara tersebut, persoalan yang sekarang terjadi kemungkinan tidak berkembang seperti saat ini.
“Sekarang PT harus membuktikan bahwa putusan tahun 2010 itu mengandung perbuatan melawan hukum. Pemkab juga akan membuktikan siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Pemkab kehilangan hak atas tanah tersebut,” tegasnya.
Ia kemudian merujuk pada fakta hukum sertifikat HPL yang diterbitkan pada 1976 dengan luas keseluruhan sekitar 45 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 25 hektare disebut telah berdiri bangunan hotel.
Fakta tersebut, menurut Indira, menjadi bagian penting untuk melihat sejarah penguasaan dan pemanfaatan tanah yang kini disengketakan.
“Fakta hukumnya, HPL itu terbit tahun 1976 dengan luas 45 hektare. Sekitar 25 hektare di atasnya sudah berdiri hotel. Coba kalau PT CP hadir atau Pemkab menjadi pihak dalam perkara tahun 2010, saya yakin persoalannya tidak akan menjadi seperti sekarang,” ungkapnya. (Gk)
Catatan:
Hingga berita ini ditayangkan, Tim Redaksi Berita Realitas masih belum mendapatkan respon, atau keterangan dari sejumlah pihak Tergugat, salah satunya PT CP, sehingga tim memutuskan untuk menggunakan inisial ke dalam pemberitaan dan tim juga membuka kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab nya.
