Foto: Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya. (Sumber: Google)
DENPASAR, Beritarealitas.com – Pengungkapan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara dinilai tidak boleh berhenti pada identifikasi pelaku. Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah, meminta aparat penegak hukum menelusuri lebih jauh motif, tujuan, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, De Gadjah menilai, perkara tersebut memiliki dimensi lebih luas karena menyangkut keamanan Kepala Negara, integritas institusi, serta kedaulatan bangsa. Karena itu, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.
“Ini persoalan serius. Keselamatan Kepala Negara dan keamanan negara tidak boleh dikompromikan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum, tanpa pandang bulu,” tegas De Gadjah, dikonfirmasi Kamis, (7/11/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya pendalaman terhadap dugaan unsur insubordinasi maupun tindakan yang mengarah pada makar. Menurutnya, kemungkinan tersebut harus menjadi bagian dari materi penyidikan, sepanjang didukung fakta dan alat bukti yang sah.
“Jangan berhenti pada siapa yang melakukan. Motif, tujuan, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain juga harus diungkap secara terang. Namun, seluruh kesimpulan harus tetap berdasarkan hasil penyidikan dan pembuktian hukum,” ujarnya.
Sikap De Gadjah tersebut sejalan dengan perhatian sejumlah petinggi Gerindra, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekjen DPP Gerindra sekaligus Menko PMK Sugiono, serta Ketua DPD Gerindra DIY Danang Wicaksana Sulistya.
Di tengah sorotan terhadap perkara ini, De Gadjah turut memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dan jajaran Bareskrim Polri yang telah mengambil langkah hukum.
Ia mengingatkan, profesionalitas dan transparansi menjadi kunci agar penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami berharap proses tersebut terus berjalan profesional, transparan, objektif, dan tidak terpengaruh oleh jabatan maupun kedudukan siapa pun,” ungkapnya. (gk)
