Sumber foto: Humas.
DENPASAR, Beritarealitas.com — Pemerintah tidak cukup hanya rajin mempublikasikan program. Di tengah derasnya arus informasi dan cepatnya isu berkembang di ruang publik, kemampuan mendeteksi persoalan sekaligus memberikan respons yang tepat menjadi bagian penting dari komunikasi pemerintahan.
Hal inilah yang didorong Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali melalui Pelatihan Pembuatan Publikasi Instansi yang digelar di Ruang Rapat Sad Kerthi, DKLH Bali, Selasa (15/9/2026).
Pelatihan tidak hanya membekali pegawai dengan kemampuan membuat gambar, video grafis, desain, dan materi publikasi. Lebih jauh, perangkat daerah didorong memahami bahwa setiap informasi yang keluar dari pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat: cepat, akurat, relevan, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Kadek Suadnyana Puriyanto (KSP), menegaskan bahwa humas pemerintah merupakan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.
“Bagaimana cara masyarakat menjangkau gubernur, termasuk kebijakan dan program beliau? Harus melalui jembatan. Itulah fungsi kami,” ujar KSP.
Menurutnya, jembatan komunikasi tersebut tidak sekadar berfungsi menyampaikan kebijakan. Pemerintah juga harus mampu menangkap aspirasi, kritik, masukan hingga persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, publikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada persoalan estetika atau sekadar mengejar banyaknya konten. Informasi yang diproduksi harus memiliki substansi dan mampu membangun kepercayaan publik.
Dalam konteks itulah SIMPATI diperkenalkan sebagai instrumen untuk memantau sekaligus mendeteksi isu publik yang berkembang di lingkungan Pemprov Bali.
Namun, pemantauan saja tidak cukup. Ketika sebuah isu terdeteksi, pemerintah membutuhkan mekanisme untuk memastikan persoalan tersebut segera ditindaklanjuti.
Di sinilah BALI SIGAP mengambil peran. Sistem ini diarahkan untuk mengatur proses penanganan isu mulai dari registrasi, koordinasi dan penugasan, pemenuhan data, penyusunan respons, pengendalian narasi hingga dokumentasi penanganan.
Dengan demikian, SIMPATI menjadi mata pemerintah untuk membaca isu, sementara BALI SIGAP menjadi tangan yang menggerakkan respons.
Keduanya diharapkan membentuk alur komunikasi yang lebih utuh. Isu tidak hanya dipantau, tetapi diverifikasi, dikoordinasikan dengan perangkat daerah teknis, dilengkapi data valid, kemudian diterjemahkan menjadi respons pemerintah yang terukur.
Perangkat daerah teknis juga memiliki posisi strategis karena menjadi sumber pertama data sesuai bidang masing-masing. Data tersebut selanjutnya diolah oleh fungsi kehumasan menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Pola ini sekaligus menempatkan komunikasi publik bukan sekadar urusan membuat konten, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan dalam menghadapi isu.
Pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kasubag Penyiapan Materi Pimpinan I Dewa Putu Gede Suarjaya, Sekretaris DKLH Bali Ni Putu Ayu Puryani, Kabid P4 Hutan dan KSDAE Bali Hesti Sagiri, serta Direktur PT Bali Pustaka News sekaligus Komisaris PT Info Warga Republik, Anugrah Arifanto.
Penguatan ini menjadi penting karena di era informasi yang bergerak dalam hitungan menit, keterlambatan pemerintah memberikan penjelasan dapat membuka ruang bagi spekulasi dan informasi yang tidak terverifikasi. (gk)
