Sumber Foto: Istimewa
DENPASAR, Beritarealitas.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali mulai berdampak pada pengaturan aktivitas pemerintahan dan dunia pendidikan. Pemerintah di Bali menginstruksikan penerapan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah selama tiga hari, mulai Kamis (15/10/2026) hingga Sabtu (17/10/2026).
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 14 Oktober 2026, Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG, tentang Penyesuaian Sistem Kerja melalui WFH. Langkah ini diambil untuk mendukung kelancaran penyediaan dan distribusi BBM oleh PT Pertamina, sekaligus menjaga agar pasokan energi di Bali tetap berjalan aman dan lancar.
Instruksi tersebut ditujukan kepada pimpinan instansi vertikal, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, serta BUMN dan BUMD di Bali.
Tak hanya perkantoran, satuan pendidikan negeri dan swasta juga diminta mengalihkan kegiatan pembelajaran dan perkuliahan ke sistem daring selama periode yang sama.
Meski demikian, kebijakan WFH tidak berlaku bagi seluruh lini pelayanan. Unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk layanan kedaruratan dan keamanan, tetap diwajibkan menjalankan tugas dari kantor agar pelayanan publik tidak terganggu.
Pelaksanaan WFH juga harus tetap menjamin kelancaran administrasi pemerintahan, pencapaian target kinerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kebijakan tiga hari ini menjadi langkah pemerintah dalam merespons situasi distribusi BBM di Bali. Namun, efektivitasnya tentu akan bergantung pada kelancaran pasokan dan distribusi di lapangan, sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh BBM secara normal tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun kesulitan mencari bahan bakar.
Di tengah situasi tersebut, publik kini menanti sejauh mana langkah penyesuaian aktivitas ini mampu membantu menjaga distribusi BBM sekaligus memulihkan kondisi di Pulau Dewata.
