Sumber Foto: Istimewa
DENPASAR, Beritarealitas.com – Upaya mencegah korupsi ternyata tidak cukup hanya mengandalkan ketatnya aturan dan pengawasan pemerintah. Gubernur Bali Wayan Koster menilai benteng pertama integritas justru berada di lingkungan paling dekat: keluarga.
Menurut Koster, suami dan istri memiliki peran penting untuk saling mengingatkan, terutama ketika tekanan ekonomi dan tuntutan gaya hidup mulai mendorong seseorang mencari jalan pintas.
Pesan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (16/9/2026). Kegiatan bertema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi” itu turut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo.
Koster mengatakan keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter. Karena itu, nilai kejujuran dan integritas menurutnya harus dibangun melalui komunikasi antaranggota keluarga.
“Sering kali hal-hal yang kurang baik, kurang sehat, muncul karena tekanan-tekanan dalam kehidupan,” kata Koster.
Ia mencontohkan tekanan dapat muncul ketika keinginan dalam rumah tangga tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi.
“Mungkin istri yang berlebihan, inginnya ini itu, suami nggak mampu, akhirnya mengambil cara yang tidak bagus, atau sebaliknya. Jadi itu sering sekali terjadi,” ujarnya.
Karena itu, Koster menekankan pentingnya pasangan suami istri saling mengingatkan agar persoalan kebutuhan maupun keinginan tidak berujung pada tindakan melanggar hukum.
“Sebagus apa pun sistem, kalau orangnya tidak berintegritas, segala hal bisa terjadi. Di situlah saya kira peran keluarga, suami-istri itu saling mengingatkan,” tegasnya.
Di hadapan peserta bimtek, Koster juga memaparkan sejumlah langkah Pemprov Bali dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Salah satunya melalui reformasi birokrasi dan penyederhanaan organisasi perangkat daerah, dari sebelumnya 49 menjadi 38 perangkat daerah.
Ia mengatakan pengisian jabatan juga diarahkan menggunakan merit system, dengan mempertimbangkan prestasi, persyaratan administratif, serta kemampuan pejabat.
Koster bahkan menegaskan bahwa selama memimpin Bali, dirinya tidak pernah meminta uang dalam proses promosi jabatan.
“Sepanjang saya menjadi gubernur ini nggak pernah minta-minta uang untuk mengisi jabatan. Boleh dicek yang jadi eselon II, eselon III, eselon IV, nggak pernah kami promosi minta uang,” ucapnya.
Menurut Koster, transaksi dalam pengisian jabatan justru dapat menciptakan persoalan baru. Pejabat yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan posisi, kata dia, berpotensi terdorong mencari cara untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan.
“Kalau pengisian jabatan diisi dengan cara-cara yang tidak sehat, nyogok, bayar, harus berpikir nanti dia mengembalikan uangnya dari mana?” katanya.
Selain penataan birokrasi, Pemprov Bali juga memperketat perjalanan dinas dan mendorong digitalisasi pelayanan publik untuk mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.
Namun bagi Koster, berbagai sistem tersebut tetap membutuhkan satu hal mendasar: integritas orang yang menjalankannya.
Karena itu, ia meminta peserta mengikuti Bimtek Keluarga Berintegritas hingga selesai dan memahami materi antikorupsi yang diberikan KPK.
Koster berharap penguatan nilai integritas dari dalam rumah dapat berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pemerintahan, sehingga upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan tidak hanya dimulai dari kantor, tetapi juga dari keluarga sebagai tempat pertama seseorang belajar tentang kejujuran. (Gk)
