Foto: Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi. (Sumber: Gung Kris)
BADUNG, Beritarealitas.com — Bali mulai menggeser cara pandang terhadap isu perubahan iklim. Menjaga hutan, mangrove, padang lamun hingga sawah organik tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai kewajiban ekologis, tetapi juga disiapkan menjadi fondasi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan arah tersebut saat memberikan paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).
Menurut Koster, aksi iklim Bali harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah dan tidak dapat dipisahkan dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Filosofi tersebut, kata dia, menempatkan kesucian dan keharmonisan alam Bali sebagai fondasi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia, baik secara sekala maupun niskala.
Dari kerangka itu, pembangunan Bali diarahkan pada keseimbangan tiga unsur utama: Manusia Bali, Alam Bali dan Kebudayaan Bali.
Manusia Bali didorong untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove dan padang lamun. Sementara kebudayaan menjadi sumber nilai dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan.
Menariknya, Koster melihat Bali kini tidak hanya memiliki kekayaan alam, tetapi juga aset iklim yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.
Di sektor energi terbarukan, misalnya, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ekosistem kendaraan listrik juga terus tumbuh dengan 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Potensi lainnya berada di wilayah pesisir.
Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Kekayaan ekosistem tersebut dinilai berpeluang dikembangkan menjadi blue carbon credit, tentunya dengan tetap memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Dari sektor pertanian, peluang juga terbuka lebar. Sekitar 52.909 hektare sawah atau 82 persen dari total sawah di Bali telah menerapkan sistem pertanian organik.
Bagi pemerintah daerah, kondisi tersebut menjadi modal untuk mengembangkan soil carbon dan biodiversity credits sekaligus memperkuat pertanian yang lebih ramah lingkungan.
Sementara di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, termasuk sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi.
Seluruh potensi itu kini mulai dilihat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi baru.
Namun Koster menegaskan, pengembangan aset karbon tidak boleh dilakukan secara serampangan. Prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik dan perlindungan lingkungan harus menjadi syarat utama.
Tiga peluang kolaborasi pun dibuka Pemprov Bali.
Pertama, blue carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun. Kedua, solar energy melalui pembangunan PLTS skala besar. Ketiga, agricultural carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.
Untuk PLTS skala besar, Bali bahkan membuka peluang pengembangan tahap pertama sekitar 300 MWp, yang selanjutnya dapat diperluas hingga 700–1.200 MWp.
Pengembangan tersebut diarahkan bukan hanya untuk mempercepat transisi energi, tetapi juga membuka peluang renewable energy certificate dan carbon credit.
Karena itu, Pemprov Bali membuka ruang kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas dan berbagai pemangku kepentingan.
Koster menekankan, kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi Pemerintah Provinsi Bali. Tujuannya agar ada kepastian hukum, kepentingan masyarakat terlindungi dan manfaat ekonomi dari pengembangan aset karbon tidak justru keluar dari Bali.
“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Koster.
Bali Dinilai Punya Modal Lengkap
Optimisme terhadap arah baru Bali tersebut mendapat apresiasi dari Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal.
Menurut Rob, Bali memiliki kombinasi yang jarang dimiliki daerah lain, yakni alam, budaya, kebijakan dan masyarakat yang dapat menjadi fondasi kuat untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” ujar Rob.
Ia menilai mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan dan kawasan hutan Bali memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi proyek karbon dan biodiversitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, Bali bahkan berpeluang menjadi contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang menggabungkan kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi.
Namun, peluang tersebut membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus duduk dalam satu ekosistem agar proyek yang lahir memiliki ukuran yang jelas, kredibel dan memenuhi standar internasional.
“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya.
Dengan arah tersebut, Bali tengah mencoba membangun paradigma baru: alam bukan sekadar warisan yang harus dilindungi, tetapi modal pembangunan yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
Di sinilah Nangun Sat Kerthi Loka Bali menemukan relevansinya dalam ekonomi masa depan—menjaga alam, memperkuat budaya, sekaligus membuka ruang kesejahteraan baru bagi masyarakat.
Jika dikelola dengan tata kelola yang kuat, hutan, sawah organik, mangrove, padang lamun dan energi surya bukan hanya menjadi simbol keberlanjutan Bali, tetapi juga dapat menjadi aset strategis menuju ekonomi hijau yang mandiri dan berdaya saing global.
