Foto: Kuasa Hukum PT Detiga Neano Resort Bali, Pande Putu Maya Arsanti (tengah) didampingi I Nengah Jimat (kanan) dan staf legal Ayu Sri Undari (kiri) dari Bali Trust International Law Firm menunjukkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kepatuhan investor terhadap ketentuan hukum. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Beritarealitas.com – Sebuah investasi bernilai ratusan miliar rupiah di Desa Adat Bugbug, Karangasem, kini menghadapi jalan buntu. Pembangunan Neano Resort yang diklaim telah mencapai sekitar 90 persen belum juga dapat beroperasi setelah proyek tersebut terseret konflik internal di lingkungan desa adat.
Di tengah sengketa yang belum menemukan titik temu, muncul pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana kepastian hukum terhadap investasi yang telah menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk sewa lahan dan ratusan miliar rupiah untuk pembangunan fisik?
Kuasa hukum PT Detiga Neano Resort Bali, Pande Putu Maya Arsanti, mengatakan investor tidak memiliki kepentingan dalam konflik antarkelompok di Desa Adat Bugbug. Menurutnya, perusahaan justru berada dalam posisi yang terdampak dan berharap konflik diselesaikan melalui dialog.
“Dari awal kami tidak berpihak kepada salah satu kelompok. Kami justru ingin menjadi mediator agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan persoalannya,” ujar Maya Arsanti di Istana Taman Jepun, Denpasar, Minggu (20/9/2026).
Investasi Masuk, Konflik Muncul
Investasi Neano Resort mulai dirintis sejak 2019 dengan membawa narasi pengembangan pariwisata sekaligus pembukaan lapangan pekerjaan di Karangasem.
Namun, persoalan muncul ketika sebagian krama mempertanyakan proses penyewaan tanah adat, mekanisme sosialisasi, hingga penggunaan hasil sewa lahan.
Kelompok yang menolak mempertanyakan apakah keputusan menyangkut kekayaan komunal desa adat telah melibatkan krama dari 12 banjar dan sesuai dengan ketentuan adat.
Di sisi lain, pihak yang mendukung pembangunan menyatakan proses penyewaan lahan telah dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
Perbedaan pandangan juga merembet pada persoalan lokasi proyek yang sempat dikaitkan dengan kawasan suci Pura Bukit Gumang. Pihak pendukung pembangunan menyatakan lokasi proyek berada di zona yang dapat dimanfaatkan.
Di sinilah posisi Neano Resort menjadi unik. Investor mengaku tidak terlibat dalam akar konflik, tetapi justru menjadi pihak yang paling terdampak akibat konflik tersebut.
“Neano Resort tidak memihak dan bukan bagian dari konflik itu. Kami datang untuk membuka lapangan pekerjaan dan menggandeng seluruh pemangku kepentingan,” kata Maya.
Akses Ditutup, Air dan Listrik Terhambat
Menurut pihak investor, konflik mulai berdampak langsung terhadap aktivitas proyek sejak 2023.
Akses jalan menuju lokasi disebut diblokir. Aliran air terputus. Bahkan penerangan menuju kawasan proyek juga disebut mengalami hambatan.
Kondisi tersebut membuat pembangunan yang telah mencapai sekitar 90 persen tidak dapat dilanjutkan.
Situasi semakin kompleks setelah terjadi perusakan dan pembakaran material proyek pada 30 Agustus 2023. Namun, menurut Maya, investor saat itu memilih tidak langsung membawa persoalan tersebut ke ranah pidana maupun perdata.
“Sejak awal kami mengambil pendekatan persuasif. Kami tidak ingin keberadaan investasi justru memperpanjang konflik di masyarakat,” ujarnya.
Sikap menahan diri itu kini diuji oleh lamanya proyek berada dalam kondisi tidak beroperasi.
Rp57,5 Miliar Sudah Masuk ke Rekening Desa Adat
Bali Trust International Law Firm yang mendampingi PT Detiga Neano Resort Bali turut membeberkan dokumen terkait proses penyewaan lahan.
I Nengah Jimat menjelaskan, penyewaan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup lahan seluas dua hektare pada Desember 2021. Kemudian, pada Februari 2023, lahan diperluas satu hektare.
Menurut Jimat, perjanjian sewa ditandatangani Kelihan Desa Adat Bugbug berdasarkan kesepakatan dalam Paruman Prajuru Dulun Desa.
Nilai sewa yang disebut telah dibayarkan investor mencapai Rp57,5 miliar melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Desa Adat Bugbug.
“Di luar pembayaran sewa lahan, biaya pembangunan fisik sampai saat ini telah mencapai ratusan miliar,” ungkap Jimat.
Angka tersebut membuat persoalan Neano Resort bukan lagi sekadar sengketa pembangunan sebuah akomodasi pariwisata. Ada investasi besar, perjanjian yang telah ditandatangani, serta kepentingan ekonomi masyarakat yang ikut dipertaruhkan.
Kontrak Menjanjikan Akses, Realitas di Lapangan Berbeda
Salah satu poin yang disorot kuasa hukum adalah isi perjanjian sewa.
Dalam Pasal 5 Ayat 2 Huruf C perjanjian tersebut disebutkan adanya jaminan akses jalan dan perlindungan hukum agar kegiatan investor tidak mengalami gangguan.
Namun, pihak investor menilai kondisi yang terjadi justru berlawanan dengan klausul tersebut.
“Awalnya pihak investor diterima dengan baik. Kemudian muncul konflik yang sama sekali tidak melibatkan Neano,” kata Jimat.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih mendasar: jika sebuah perjanjian telah dibuat dan pembayaran telah dilakukan, siapa yang bertanggung jawab ketika hak investor untuk mengakses dan mengelola objek investasi justru terganggu?
Pihak investor menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah dan aparat terkait untuk mencari jalan keluar berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku.
Proyek 90 Persen, tetapi Belum Bisa Menghasilkan
Mandeknya proyek juga membawa konsekuensi ekonomi.
Neano Resort diproyeksikan membuka sekitar 120 lapangan pekerjaan. Perusahaan menyatakan sekitar 50 hingga 75 persen tenaga kerja akan diprioritaskan bagi masyarakat Desa Bugbug.
Selain membuka lapangan kerja, perusahaan juga merencanakan pusat pelatihan untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan keterampilan calon pekerja.
Artinya, semakin lama proyek tidak dapat beroperasi, semakin lama pula potensi manfaat ekonomi tersebut tertunda.
Di sisi lain, investor juga menghadapi risiko atas modal yang telah dikeluarkan untuk pembangunan.
Pemerintah Diminta Tidak Membiarkan Konflik Berlarut
PT Detiga Neano Resort Bali hingga kini mengaku masih memilih jalan dialog. Surat permohonan dialog telah disampaikan kepada Desa Adat Bugbug dan investor menyatakan terbuka untuk mengikuti proses mediasi.
Kuasa hukum juga meminta Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pemerintah Provinsi Bali, serta aparat penegak hukum ikut memfasilitasi penyelesaian persoalan.
Bagi investor, persoalan Neano Resort bukan hanya menyangkut satu proyek. Ada persoalan yang lebih luas mengenai bagaimana kepastian hukum diberikan kepada investasi yang telah masuk dan menjalankan proses berdasarkan dokumen perjanjian yang diklaim sah.
“Jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Indonesia, khususnya Bali. Bisa muncul anggapan bahwa berinvestasi di Bali tidak aman dan tidak memiliki jaminan hukum,” tegas Jimat.
Sementara Maya kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin memperuncing konflik.
“Untuk kebaikan bersama, kami memohon agar akses jalan dan fasilitas umum kembali dibuka. Mari duduk bersama mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Investor hanya ingin berusaha dan ikut memajukan perekonomian desa, bukan berkonflik,” tutupnya. (Gk)
