Sumber Foto: Humas
KLUNGKUNG, Beritarealitas.com – Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Banjarangkan tidak hanya menjadi momentum untuk mengukur capaian administrasi dan pembangunan, tetapi juga menyoroti pekerjaan rumah di sektor lingkungan, khususnya pengelolaan sampah.
Wakil Bupati (Wabup) Klungkung, Tjokorda Gde Surya, memimpin langsung Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kantor Camat Banjarangkan, Rabu (16/9/2026).
Sebelum evaluasi digelar, tim monev turun langsung ke lapangan dengan mengambil sampel di Desa Tusan dan Desa Nyanglan. Penilaian mencakup empat bidang, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Hasil evaluasi menunjukkan kinerja perangkat desa secara umum telah berjalan cukup baik. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Wabup Tjok Surya, namun ia meminta agar kekurangan yang masih ditemukan tidak dibiarkan berlarut.
“Secara umum penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Saya berharap desa-desa lainnya juga bisa mengikuti standar ini. Tolong data dan kelengkapan administrasi yang masih kurang segera dilengkapi,” tegasnya.
Menurut Tjok Surya, praktik-praktik baik yang telah berjalan di sejumlah desa perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Bahkan, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Klungkung.
Di sisi lain, persoalan sampah menjadi perhatian tersendiri dalam evaluasi. Pemerintah desa didorong tidak sekadar mengandalkan penanganan sampah setelah menumpuk, tetapi memperkuat pemilahan sejak dari sumbernya.
Kesadaran masyarakat juga dinilai menjadi kunci. Karena itu, pemerintah desa diminta terus membangun partisipasi warga agar pengelolaan sampah menjadi kebiasaan bersama, bukan hanya program pemerintah.
Selain lingkungan, digitalisasi pelayanan kependudukan turut menjadi bagian yang mendapat perhatian. Berdasarkan catatan sementara tim monev, Desa Aan mencatat capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) tertinggi di Kecamatan Banjarangkan sebesar 30,74 persen, disusul Desa Getakan sebesar 29,19 persen.
Tjok Surya berharap hasil monev tidak berhenti sebagai catatan evaluasi, tetapi menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa pun diminta terus diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan semakin transparan dan akuntabel, sekaligus mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, evaluasi di Banjarangkan bukan hanya soal seberapa lengkap administrasi desa, tetapi juga seberapa jauh pemerintah desa mampu menghadirkan pelayanan, pembangunan, dan kepedulian lingkungan yang benar-benar dirasakan masyarakat. (gk)
