Sumber Foto: Gung Kris
DENPASAR, Beritarealitas.com – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Bali tak cukup diatasi dengan janji pasokan aman. Di tengah warga yang harus mengantre berjam-jam, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Bali mendesak langkah konkret, mulai dari pemecahan antrean, penyediaan pos kesehatan, hingga penindakan tegas terhadap oknum yang diduga menimbun BBM untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Peradah Indonesia Bali menilai, situasi kelangkaan BBM yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membutuhkan penanganan cepat, terbuka, dan terukur. Sebab, antrean mengular hingga sejumlah SPBU kehabisan stok bukan hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap kelancaran aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali.
Ketua Peradah Bali, Ida Bagus Mahendra Sada Prabhawa, S.Ak., M.M., mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali dalam merespons situasi tersebut. Kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN serta pembelajaran daring bagi sekolah dan kampus dinilai membantu mengurangi mobilitas masyarakat, kemacetan, dan potensi pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying.
Peradah juga mengapresiasi keterlibatan legislatif di tingkat pusat dan daerah, termasuk Gde Sumarjaya Linggih, Alit Kelakan, I Wayan Sudirta, serta Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya yang mendorong penambahan pasokan dan pengawasan distribusi BBM di Bali.
Namun, Peradah mengingatkan agar penanganan krisis tidak berhenti pada koordinasi dan pernyataan bahwa stok tersedia.
“Kami memberikan catatan kritis dan menyentil keras pihak Pertamina agar tidak sekadar berjanji, melainkan menunjukkan langkah konkret dan transparan terkait ketersediaan stok serta waktu pemulihan distribusi BBM di Bali,” tegas Mahendra.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Informasi mengenai jumlah stok, distribusi ke masing-masing SPBU, hingga perkiraan normalisasi pasokan perlu disampaikan secara jelas agar warga tidak terus dihantui ketidakpastian.
Antrean Panjang Perlu Penanganan Nyata
Di tengah situasi sulit tersebut, Peradah justru melihat solidaritas masyarakat Bali sebagai hal yang patut diapresiasi. Warga yang secara sukarela membagikan makanan dan air minum kepada pengantre, hingga munculnya inovasi digital untuk memantau stok SPBU, dinilai menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan masih terjaga.
“Inisiatif ini merupakan wujud nyata ajaran Hindu Tat Twam Asi dan filosofi Bali Paras Paros Sarpanaya Salunglung Sabayantaka—saling mengasihi, bekerja sama, dan menanggung susah senang bersama,” ujar Mahendra.
Meski demikian, solidaritas masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan persoalan distribusi berlarut-larut. Peradah mendorong Pertamina bersama pemangku kepentingan menyiapkan strategi queue breaker atau pemecah antrean, antara lain melalui penerapan jalur khusus bagi kendaraan tertentu, penambahan armada mobil tangki portabel, serta digitalisasi pemantauan stok SPBU secara real-time dan terintegrasi.
Peradah juga mengusulkan penambahan fasilitas penyimpanan atau buffer stock BBM di Bali sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan distribusi pada masa mendatang.
Tak kalah penting, pos kesehatan sementara perlu disiapkan di sejumlah titik antrean. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan pertolongan awal kepada warga yang mengalami kelelahan, dehidrasi, atau gangguan kesehatan setelah menunggu BBM dalam waktu lama.
Polisi Diminta Tindak Penimbun BBM
Sorotan lain datang dari Peradah Buleleng. Organisasi ini meminta Polda Bali beserta jajaran kepolisian menindak tegas pihak yang sengaja menimbun BBM dan memanfaatkan situasi kelangkaan untuk meraup keuntungan dengan menjualnya kembali pada harga tinggi.
“Peradah meminta Polda Bali dan jajaran menindak tegas masyarakat yang menimbun BBM secara sengaja dan memanfaatkan situasi sulit untuk mencari rejeki dengan menjual kembali dengan harga tinggi. Ini perbuatan yang tidak etis dan merugikan banyak orang,” tegas Made Teja Artha.
