Foto: Ilustrasi Ai Gung Kris
DENPASAR, Beritarealitas.com – Pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster terkait transisi energi bersih kembali membuka ruang sorotan terhadap hubungan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Di tengah ambisi menjadikan Bali sebagai wilayah berbasis energi ramah lingkungan, Koster menegaskan tidak lagi mengizinkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara maupun bahan bakar fosil seperti solar.
Pernyataan itu disampaikan Koster saat menghadiri acara pemberian hibah 11 unit bus listrik dari Pemerintah Korea Selatan di Monumen Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Kamis (22/10/2026).
Dalam pidatonya, Koster tidak hanya menyinggung pengembangan transportasi rendah emisi, tetapi juga menyoroti arah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Pulau Dewata.
Ia juga meminta PT PLN (Persero) mengarahkan pembangunan pembangkit listrik ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
“Kami tidak mengizinkan lagi pembangunan pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara atau fosil seperti bahan bakar solar. Dan kami meminta kepada PLN supaya pembangkitnya dibangun dengan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, minimum transisi dengan bahan bakar gas,” tegas Koster.
Ia juga mendorong perluasan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi di Bali.
Namun, di balik penegasan tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan pemerintah provinsi dapat memengaruhi kebijakan pembangunan pembangkit listrik yang berada dalam perencanaan sistem ketenagalistrikan nasional.
Terlebih, keputusan investasi, penambahan kapasitas pembangkit, serta pengaturan pasokan listrik melibatkan PLN dan kebijakan pemerintah pusat.
Koster dalam pidatonya juga menyebut upaya Bali mengembangkan energi bersih telah mendapat dukungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut, menurut Koster, diwujudkan melalui pemberian kuota pembangkit listrik tenaga surya sebesar 1.000 megawatt (MW).
“Puji syukur, niat baik ini mendapat dukungan baik dari yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bali diberikan kuota 1.000 megawatt PLTS yang telah kami siapkan di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng,” ujar Koster.
Pernyataan tersebut menjadi poin penting dalam arah kebijakan energi Bali. Sebab, kapasitas PLTS sebesar 1.000 MW berpotensi menjadi langkah strategis dalam memperluas penggunaan energi terbarukan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil. (Gk)
