Foto: Ilustrasi Ai
DENPASAR, Beritarealitas.com – Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Bali menyoroti penurunan belanja modal hingga 58,1 persen dalam Raperda APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2027. Tak hanya soal anggaran, fraksi ini juga menuntut pertanggungjawaban Pertamina atas krisis kelangkaan BBM yang merugikan masyarakat Bali.
Pandangan umum tersebut dibacakan I Komang Wirawan, S.H., dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali, Senin (26/10/2026).
Pendapatan daerah 2027 diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp5,7 triliun, sementara PAD ditargetkan naik 7,68 persen menjadi Rp4,5 triliun. Di sisi lain, belanja modal anjlok dari Rp806,2 miliar pada 2026 menjadi Rp337,8 miliar pada 2027.
Demokrat-NasDem mempertanyakan dampak penurunan tersebut terhadap pembangunan infrastruktur. Pagu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang turun sekitar Rp601 miliar juga diminta dijelaskan agar tidak mengorbankan kualitas layanan pendidikan.
Fraksi turut menyoroti penurunan dana transfer pusat sebesar 50,31 persen serta meminta transparansi terkait target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp600 miliar pada 2027.
Pertamina Dituntut Beri Kompensasi
Sorotan paling tajam diarahkan pada krisis BBM sejak 12 Oktober 2026 yang dinilai mengganggu aktivitas ekonomi, meningkatkan biaya distribusi, dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Demokrat-NasDem menuntut Pertamina dan jajarannya bertanggung jawab atas kerugian masyarakat Bali yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, melalui kompensasi berupa program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang disalurkan kepada masyarakat.
Fraksi juga mendesak perbaikan tata kelola distribusi BBM serta langkah konkret pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM dan gas agar krisis serupa tidak terulang.
Selain itu, pemerintah didorong memperkuat pelayanan rumah sakit, menyiapkan anggaran antisipasi bencana, serta meningkatkan perbaikan jalan hingga ke wilayah desa.
Demokrat-NasDem menegaskan, di tengah menyusutnya ruang fiskal, APBD 2027 harus dikelola secara transparan dan terukur. Anggaran tidak cukup sekadar terserap, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali. (gk)
