Foto: Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, S.Ap. (Ilustrasi: Gung Kris)
DENPASAR, Beritarealitas.com – Pariwisata Bali tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan maupun tingkat hunian hotel. Lebih dari itu, industri pariwisata harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat lokal, sekaligus menjadi ruang untuk menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi Bali.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang Kresna Budi, S.Ap. Ia menyoroti dua hal penting yang perlu dibenahi dalam pengelolaan pariwisata Bali, yakni pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal serta tata kelola retribusi wisatawan mancanegara (wisman) yang lebih terintegrasi dan transparan.
Menurutnya, pengalaman wisatawan sejak pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Dewata harus dirancang secara lebih baik. Bukan sekadar memberikan kesan menarik, tetapi juga melibatkan potensi seni, budaya, serta produk ekonomi kreatif masyarakat setempat.
Atraksi budaya seperti Tari Pendet, penyajian welcome drink khas Bali, hingga penjualan suvenir bercirikan kearifan lokal dapat menjadi bagian dari pengalaman penyambutan wisatawan.
“Jangan sampai wisatawan datang ke Bali, menikmati keindahan alam dan budaya kita, tetapi masyarakat lokal justru tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang sepadan. Pariwisata harus memberikan ruang bagi seniman, pelaku UMKM, dan komunitas lokal untuk ikut terlibat serta memperoleh penghasilan,” ujar Kresna Budi.
Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pariwisata bukan hanya persoalan pemerataan ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga eksistensi budaya Bali agar tetap hidup di tengah perkembangan industri pariwisata.
Tari Pendet, misalnya, bukan sekadar tontonan penyambutan wisatawan. Di balik setiap gerakan dan iringan gamelan, terdapat identitas serta nilai budaya Bali yang perlu diwariskan kepada generasi berikutnya. Begitu pula produk suvenir dan minuman tradisional yang dapat menjadi sarana memperkenalkan kekayaan lokal kepada wisatawan.
“Kalau ada atraksi Tari Pendet, tentu harus melibatkan para penari dan seniman lokal. Begitu juga untuk suvenir maupun produk UMKM, berikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk memasarkan hasil karyanya. Dengan demikian, wisatawan mendapatkan pengalaman budaya, sementara masyarakat memperoleh manfaat ekonomi,” tegasnya.
Usulkan Toll Gate Retribusi Wisman di Kawasan Patung Kuda
Tak hanya menyoroti pemberdayaan masyarakat, Kresna Budi juga mendorong pembenahan menyeluruh terhadap sistem tata kelola retribusi wisatawan mancanegara di Bali.
Ia mengusulkan penerapan sistem satu pintu atau toll gate di luar kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, tepatnya di kawasan Patung Kuda. Gagasan ini diarahkan untuk menciptakan mekanisme pemungutan retribusi yang lebih terintegrasi, tertib, dan transparan.
Menurutnya, sistem retribusi perlu dievaluasi agar wisatawan tidak merasa terbebani oleh kemungkinan penarikan pungutan berulang ketika mengunjungi berbagai destinasi wisata.
“Harus ada pembenahan sistem secara menyeluruh. Kita perlu memikirkan bagaimana retribusi wisatawan mancanegara ini dikelola melalui satu sistem yang terintegrasi, sehingga lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian kepada wisatawan,” ungkapnya.
Ia juga mendorong agar sistem satu pintu tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemungutan retribusi, tetapi dikembangkan menjadi layanan terpadu bagi wisatawan.
Layanan tersebut dapat dilengkapi perlindungan asuransi, fasilitas kesehatan, serta pelayanan dengan sentuhan budaya Bali. Dengan demikian, wisatawan tidak sekadar membayar kewajiban retribusi, tetapi juga memperoleh nilai tambah berupa pelayanan dan perlindungan selama berwisata di Bali.
“Jangan hanya berpikir bagaimana menarik retribusi. Kita juga harus berpikir apa yang didapatkan wisatawan dari kontribusi yang mereka bayarkan. Harus ada pelayanan, perlindungan, dan manfaat yang jelas,” tegasnya.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, penataan sistem satu pintu di kawasan Patung Kuda juga diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar Bandara Ngurah Rai melalui pengaturan mekanisme kedatangan dan pelayanan wisatawan yang lebih terencana.
Budaya dan Ekonomi Lokal Harus Menjadi Bagian dari Sistem Pariwisata
Lebih jauh, Kresna Budi mengingatkan bahwa pembenahan retribusi tidak boleh berhenti pada aspek administrasi dan pendapatan daerah. Sistem tersebut harus mampu membuka ruang keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai ekonomi pariwisata.
Seniman, pelaku UMKM, perajin suvenir, hingga komunitas budaya harus mendapatkan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan wisatawan.
“Pariwisata bukan sekadar mendatangkan wisatawan dan menarik retribusi. Bagaimana uang yang masuk ke Bali itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Seniman harus mendapatkan ruang, UMKM harus diberdayakan, dan budaya Bali harus tetap menjadi identitas utama pariwisata kita,” katanya.
Kresna Budi berharap, pelaku industri pariwisata semakin membuka ruang kolaborasi dengan desa adat, seniman, perajin, serta UMKM di sekitar kawasan wisata.
Baginya, keberlanjutan pariwisata Bali tidak bisa dilepaskan dari kekuatan budaya dan masyarakat yang menjadi bagian dari identitas Pulau Dewata.
Pembenahan tata kelola retribusi wisman, peningkatan kualitas pelayanan, serta pelibatan masyarakat lokal harus berjalan beriringan. Sebab, keberhasilan pariwisata tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya wisatawan yang datang, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat Bali.
“Harapan kita, wisatawan datang dengan nyaman, budaya Bali tetap terjaga, dan masyarakat lokal ikut menikmati manfaat ekonominya. Itulah pariwisata yang harus kita bangun ke depan,” pungkasnya. (gk)
