Sumber Foto: Istimewa.
JAKARTA, Beritarealitas.com – Penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik membuka persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar pelanggaran prosedur kepolisian. Publik kini menanti satu hal penting: siapa sesungguhnya aktor utama di balik operasi penyadapan tersebut?
Praktisi hukum Dr. Santrawan T. Paparang, S.H., M.H., M.Kn., mendesak penyidik Bareskrim Polri tidak berhenti pada penetapan tiga tersangka. Menurutnya, perkara ini harus dibongkar hingga ke akar, termasuk menelusuri dugaan rantai komando, pihak yang memberikan perintah, penyedia fasilitas, hingga siapa yang diduga mengendalikan operasi tersebut.
Pasalnya, dugaan penyadapan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 itu disebut menyasar sejumlah nomor telepon penting, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Tiga perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Eko Hadi Santoso (EH).
Persoalan semakin serius setelah muncul dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penyidik kemudian menyita sejumlah perangkat elektronik, di antaranya 11 unit telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.
Bagi Santrawan, rangkaian peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif ataupun pelanggaran disiplin internal semata. Jika unsur pidananya terbukti, siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
“Negara hukum tidak mengenal kekuasaan tanpa batas. Jabatan, pangkat, dan kewenangan tidak pernah memberikan hak kepada siapa pun untuk menerobos hukum. Apalagi menggunakan instrumen negara untuk melakukan penyadapan tanpa dasar hukum,” tegas Santrawan.
Telusuri Siapa Pengendali Server Penyadapan
Santrawan menilai, salah satu titik krusial dalam perkara ini adalah dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Menurutnya, penyidik harus memastikan siapa yang memiliki otorisasi penggunaan server, siapa operator teknis yang menjalankan sistem, siapa yang menyediakan perangkat, serta siapa yang mengetahui dan menyetujui aktivitas tersebut.
Penelusuran juga harus diarahkan pada asal-usul anggaran dan mekanisme pengadaan infrastruktur teknologi yang digunakan.
“Operasi penyadapan menggunakan infrastruktur teknologi tidak boleh hanya dilihat dari orang yang menjalankan perintah. Harus ditelusuri siapa yang merancang, siapa yang memerintahkan, siapa yang menyediakan fasilitas, dan siapa yang menikmati hasilnya. Jangan sampai pelaksana diproses, sementara pihak yang terbukti menjadi pengendali justru tidak tersentuh,” tandasnya.
Ia mengingatkan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak yang secara teknis menjalankan operasi apabila ditemukan bukti adanya keterlibatan pihak lain dengan peran yang lebih besar.
Dugaan Penghapusan Data Harus Dibongkar
Selain dugaan penyadapan tanpa hak, Santrawan menyoroti dugaan penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026. Baginya, bagian ini justru dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam operasi tersebut.
Pemeriksaan forensik digital dinilai penting untuk mengetahui siapa yang mengakses sistem, siapa yang memberikan perintah penghapusan, data apa yang dihilangkan, kapan tindakan itu dilakukan, serta apakah masih terdapat salinan atau jejak digital yang dapat dipulihkan.
“Jangan sampai penghapusan barang bukti justru membuat kebenaran menjadi gelap. Teknologi forensik harus digunakan untuk membuka seluruh jejak digital. Siapa yang memerintahkan dan siapa yang melaksanakan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, dugaan penghilangan informasi elektronik harus diuji berdasarkan unsur tindak pidana yang berlaku, bukan dianggap sebagai aktivitas teknis biasa.
Pangkat Tinggi Bukan Kekebalan Hukum
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penyadapan tanpa hak, Pasal 332 KUHP mengenai akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik, serta Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE terkait perubahan, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik tanpa hak.
Santrawan mengingatkan, penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada pembuktian setiap unsur tindak pidana. Penyidik juga harus cermat memperhatikan asas legalitas dan ketentuan hukum berdasarkan waktu terjadinya perbuatan, mengingat dugaan perkara berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Baginya, tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam penegakan hukum hanya karena seseorang memiliki pangkat, jabatan, atau posisi strategis di institusi negara.
Jika Presiden Diduga Disadap, Bagaimana dengan Rakyat Biasa?
Lebih jauh, Santrawan menilai perkara ini memiliki dimensi konstitusional yang tidak bisa diabaikan. Dugaan penyadapan tanpa hak bukan hanya menyangkut keamanan Presiden, tetapi juga menyentuh hak privasi dan perlindungan diri setiap warga negara.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
“Kalau Presiden saja diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, bagaimana dengan rakyat biasa, wartawan, aktivis, dan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan untuk melindungi dirinya? Ini bukan hanya soal keamanan Presiden, tetapi soal jaminan bahwa tidak seorang pun boleh diawasi secara sewenang-wenang,” tegasnya.
Santrawan pun mengingatkan agar institusi negara tidak dijadikan tempat berlindung bagi siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum.
“Jangan jadikan institusi sebagai tempat berlindung dari pertanggungjawaban pidana. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses. Tidak boleh ada impunitas, tidak boleh ada tebang pilih, dan tidak boleh ada upaya menutup-nutupi kebenaran,” pungkasnya.
Menurutnya, perkara ini menjadi ujian serius bagi supremasi hukum di Indonesia. Publik tidak cukup hanya mengetahui siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Lebih dari itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana operasi penyadapan diduga berlangsung, siapa yang memberikan komando, serta apakah seluruh pihak yang bertanggung jawab benar-benar tersentuh proses hukum. (Gk)
