Sumber Foto: Gung Kris
DENPASAR, Beritarealitas.com – Penolakan dua permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan PT Bali Turtle Island Development (BTID) dan Desa Adat Serangan membuka kembali jalan bagi kelanjutan eksekusi sengketa lahan di Serangan, Denpasar Selatan. Siti Sapurah alias Ipung kini mendesak Pengadilan Negeri (PN) Denpasar melanjutkan eksekusi yang sebelumnya sempat ditangguhkan.
Bagi Ipung, penolakan PK I dan PK II yang diputus pada 29 Oktober 2026 dan amar putusannya diketahui pada 3 November 2026 menjadi perkembangan penting dalam perjuangan panjang mempertahankan hak atas tanah keluarganya.
“Artinya kita menang lagi. Amar putusannya ditolak, baik PK-1 maupun PK-2,” tegas Ipung di Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Dua permohonan PK tersebut masing-masing diajukan BTID dan Desa Adat Serangan setelah sebelumnya perkara sengketa lahan itu dimenangkan Ipung hingga tingkat kasasi. Pengajuan PK kala itu menjadi alasan penangguhan eksekusi, meskipun menurut Ipung, perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Kini, setelah kedua PK dinyatakan ditolak, Ipung memastikan kembali mengajukan permohonan kepada PN Denpasar agar proses eksekusi dilanjutkan.
Ada dua hal yang menjadi tuntutan utama. Pertama, pengembalian objek tanah sengketa seluas sekitar 710 meter persegi. Kedua, pembayaran kerugian materiil sebesar Rp10,5 miliar yang menurut Ipung merupakan kewajiban BTID berdasarkan putusan perkara sebelumnya.
Tak berhenti di situ, Ipung juga menyiapkan langkah hukum apabila kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Ia mengaku telah mengidentifikasi dua bidang tanah milik BTID di luar objek sengketa yang akan diajukan sebagai sasaran sita eksekusi melalui mekanisme pengadilan.
“Kalau tidak dibayarkan, saya akan mengajukan sita eksekusi terhadap aset yang dimiliki BTID. Semua harus melalui prosedur pengadilan,” ujarnya.
Sengketa ini bermula dari keberatan Ipung atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 82 yang menurutnya turut mencakup tanah milik keluarganya. Tanah tersebut diklaim memiliki riwayat kepemilikan berdasarkan Pipil Nomor 186 Klass II Persil 15c atas nama Daeng Abdul Kadir, dengan luas keseluruhan sekitar 1,12 hektare.
Perjuangan mempertahankan tanah keluarga itu bukan perkara singkat. Sebagian bidang sebelumnya telah melalui proses gugatan belasan tahun hingga berujung eksekusi pada 3 Januari 2017. Namun, persoalan kembali muncul ketika bidang tanah lainnya disebut masuk dalam penerbitan SHGB dengan jangka waktu 30 tahun.
Ipung kemudian menempuh jalur administratif melalui BPN Kota Denpasar, termasuk meminta pengecekan lokasi, sebelum membawa persoalan tersebut ke ranah pengadilan.
Dalam perkara ini, PT BTID menjadi Tergugat I, Desa Adat Serangan Tergugat II, Lurah Serangan Tergugat III, serta Pemerintah Kota Denpasar sebagai Turut Tergugat. Ipung menyatakan telah memenangkan perkara hingga tingkat kasasi. Penolakan kedua PK tersebut kini menjadi perkembangan terbaru yang mendorongnya kembali meminta pelaksanaan putusan.
Di sisi lain, Ipung turut menyoroti penggunaan lahan yang menjadi objek sengketa untuk kepentingan akses jalan. Menurutnya, kepentingan umum tidak semestinya mengabaikan hak kepemilikan warga yang telah diperjuangkan melalui proses hukum.
“Silakan menggunakan jalan, tetapi hak atas tanah orang juga harus diselesaikan. Itu tanah orang tua saya. Saya hanya meminta hak saya dipenuhi,” tandasnya.
Ia meminta BTID dan Pemerintah Kota Denpasar menghormati proses hukum yang telah berjalan. Sebab, menurutnya, persoalan ini bukan lagi semata-mata tentang klaim kepemilikan, melainkan juga menyangkut kepastian pelaksanaan putusan pengadilan.
Sementara, hingga berita ini ditayangkan redaksi Berita Realitas masih belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak PT BTID dan Desa Adat Serangan. Redaksi Berita Realitas masih membuka kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasinya terkait pemberitaan ini. (gk)
