Foto: Kolase. (Kiri) Prajuru Desa Adat Serangan saat melapor ke Polda Bali dan I Made Somya, S.H., M.H. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Beritarealitas.com – Perkara dugaan penggelapan dana sebesar Rp4,5 Miliar hasil penjualan aset desa adat yang menyeret nama mantan Bandesa Adat Serangan berinisial IMS selaku Terlapor di Kepolisian Daerah (Polda) Bali memasuki babak baru.
Diketahui, keberlanjutan kasus yang tercatat dengan Laporan Polisi nomor: STTLP/B/37/I/2026/SPKT/POLDA BALI tertanggal 13 Januari 2026 tersebut, saat ini proses penyelidikan nya masih terus berjalan. Penyidik Ditreskrimum Polda Bali, melalui SP2HP terakhir, disebut telah meminta hasil audit keuangan Desa Adat Serangan untuk memperjelas aliran dana serta pertanggungjawaban hasil penjualan tanah yang merupakan aset milik desa adat tersebut.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Penasihat Hukum Desa Adat Serangan, I Made Somya, S.H., M.H. Saat diwawancarai melalui sambungan telepon, ia juga turut mengingatkan agar penyidik tidak kehilangan fokus dalam mengurai persoalan ini.
Menurutnya, audit menjadi salah satu instrumen penting untuk mengungkap apakah hasil penjualan tanah telah dicatat dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
“Penyidik meminta hasil audit. Kami berharap penyidik jangan sampai kehilangan fokus. Karena dari persoalan ini ada banyak hal yang harus dibuka secara terang, terutama mengenai status tanah, kesepakatan pembagian hasil penjualan, hingga pertanggungjawaban penggunaan uangnya,” tegas Somya, Minggu (8/11/2026).
Persoalan semakin menarik ketika pria yang akrab disapa Jro Somya tersebut memaparkan perkembangan kasus, di mana muncul keterangan mengenai skema pembagian hasil penjualan tanah.
Berdasarkan informasi yang diterima dari penyidik, mantan Bendesa Adat Serangan, IMS, selaku Terlapor disebut menerangkan bahwa tanah yang tercatat atas nama Desa Adat Serangan tersebut bukan merupakan milik desa adat, melainkan milik seorang (oknum) Advokat berinisial SS alias IP.
Dalam keterangan Terlapor, disebutkan adanya kesepakatan antara SS dan pihaknya, bahwa apabila tanah itu dijual, hasilnya dibagi dengan komposisi 70% untuk SS dan 30% untuk Desa Adat Serangan.
“Kesepakatan itu diklaim (terlapor, red) katanya telah disampaikan dan disetujui melalui paruman (rapat, red) desa. Namun, justru di sinilah persoalan mendasar mulai dipertanyakan,” papar Somya.
Lebih lanjut Somya menambahkan, dari transaksi penjualan tanah senilai Rp4,5 Miliar, bagian 30% yang semestinya menjadi hak Desa Adat Serangan disebut-sebut kemudian dikategorikan sebagai punia atau sumbangan dari SS untuk pembangunan wantilan atau balai desa.
Somya mempertanyakan dasar perubahan status uang tersebut. Sebab, jika 30% merupakan bagian desa adat berdasarkan kesepakatan pembagian hasil penjualan, mengapa kemudian disebut sebagai punia?
“Kalau memang 30 persen itu merupakan hak Desa Adat Serangan dari hasil penjualan tanah, mengapa kemudian disebut sebagai punia dari SS untuk membangun wantilan? Ini harus dibuktikan. Apakah benar ada kesepakatan seperti itu, apakah benar uang tersebut diperuntukkan membangun wantilan, dan kalau memang ada, di mana bangunannya sekarang?” ujarnya.
Somya melanjutkan, pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah keberadaan dokumen pertanggungjawaban atau surat pertanggungjawaban (SPJ). Apakah uang yang disebut sebagai punia tersebut benar-benar masuk dalam kas desa adat? Apakah penggunaannya tercatat? Dan apakah terdapat bukti pertanggungjawaban pembangunan wantilan sebagaimana yang diklaim?
Menurut Somya, ada sejumlah aspek yang harus ditelusuri penyidik secara berurutan.
Pertama, harus dibuktikan apakah terdapat perjanjian tertulis yang menjelaskan alasan tanah tersebut menggunakan nama Desa Adat Serangan dalam sertifikat hak milik (SHM), sementara SS mengaku sebagai pemilik tanah.
Kedua, perlu dipastikan apakah kesepakatan pembagian 70% dan 30% benar-benar diputuskan melalui paruman desa. Jika benar, bagaimana mekanisme pengambilan keputusannya dan apakah terdapat dokumentasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan?
Ketiga, apakah benar terdapat kesepakatan bahwa bagian 30% atau sekitar Rp1,35 miliar diperuntukkan bagi pembangunan balai desa atau wantilan?
Keempat, apakah pembangunan tersebut sejak awal memang disepakati dan diumumkan kepada krama (masyarakat) sebagai bagian dari penggunaan hasil penjualan tanah?
“Ini bukan sekadar persoalan siapa mendapatkan berapa persen. Yang harus dibuktikan adalah bagaimana mekanisme kesepakatannya, bagaimana uang itu diterima, kemudian bagaimana pencatatannya dalam administrasi desa adat. Semua harus jelas dan memiliki dasar,” tandas Somya.
Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai pertanggungjawaban bagian 70% yang disebut menjadi hak SS. Apakah pembagian tersebut juga dilaporkan secara terbuka dalam SPJ Desa Adat Serangan sebagai hasil transaksi penjualan tanah?
Somya menyebut, pihak yang terlibat dalam proses jual beli, termasuk “R” yang disebut bertindak sebagai pembeli sekaligus penengah, perlu dimintai keterangan karena dinilai mengetahui banyak hal terkait transaksi tersebut.
Sementara itu, berdasarkan pengetahuan krama desa yang disampaikan kepada pihaknya, tidak pernah ada penjelasan terbuka dalam paruman desa mengenai uang sebesar Rp1,35 miliar yang dalam kuitansi diserahkan oleh SS tersebut sebagai punia atau sumbangan pembangunan balai desa.
Faktanya, bangunan balai desa yang disebut menjadi tujuan penggunaan dana tersebut hingga kini dipertanyakan keberadaannya.
“Sepengetahuan krama desa, tidak pernah ada penyampaian secara terbuka dalam paruman bahwa uang sebesar Rp1,35 miliar tersebut merupakan punia untuk pembangunan balai desa. Sekarang pertanyaannya sederhana, kalau memang uang itu untuk membangun balai desa, mana bangunannya? Bagaimana SPJ-nya?” ungkapnya.
Lebih jauh, Somya menyoroti tidak ditemukannya pencatatan hasil penjualan tanah tersebut dalam SPJ Desa Adat Serangan. Padahal, tanah yang dipersoalkan tercatat atas nama Desa Adat Serangan berdasarkan SHM.
Ketiadaan pencatatan tersebut, menurutnya, menjadi bagian penting yang harus dikonfrontasikan dengan keterangan para pihak serta dokumen transaksi.
“Di dalam SPJ Desa Adat Serangan tidak ditemukan pencatatan hasil penjualan tanah atas nama Desa Adat Serangan sesuai SHM tersebut. Karena itu, audit menjadi sangat penting. Dari sana akan terlihat bagaimana pencatatan keuangannya, apakah transaksi tersebut dilaporkan, serta ke mana aliran uangnya,” jelas Somya.
Ia menambahkan, proses audit Desa Adat Serangan disebut telah selesai. Hasil audit tersebut diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk mengurai persoalan yang selama ini masih menyisakan tanda tanya.
Bagi Somya, penyelidikan ini tidak boleh berhenti hanya pada pengakuan mengenai pembagian 70:30 atau klaim bahwa sebagian uang merupakan punia. Seluruh keterangan harus diuji dengan dokumen, bukti transaksi, hasil audit, serta kesesuaian dengan administrasi desa adat.
Sementara, hingga berita ini ditayangkan tim redaksi Berita Realitas belum mendapatkan keterangan resmi dari SS selaku pihak yang ikut disebut dalam kasus ini. Tim redaksi membuka kesempatan Hak Jawab bagi pihak-pihak yang merasa perlu memberikan keterangan dalam pemberitaan ini. (Gk)
