Foto: (Kanan) Siti Sapurah alias Ipung. (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Beritarealitas.com – Siti Sapurah alias Ipung akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan sejumlah media tertanggal 8 November 2026 yang menyeret namanya dalam dugaan penggelapan dana Desa Adat Serangan. Tak sekadar membantah, Ipung justru melontarkan tantangan terbuka kepada I Made Somya Putra dan Jero Bendesa Adat Serangan agar segera memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang dinilainya telah menyudutkan dan mencemarkan nama baiknya.
Dalam keterangannya kepada awak media, Kamis (12/11/2026), Ipung dengan tegas menyebut narasi pemberitaan yang mengangkat judul tentang babak baru dugaan penggelapan tersebut sebagai fitnah. Ia bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum apabila pihak-pihak yang disebutnya tidak segera memberikan penjelasan.
“Berita yang dimuat beberapa media pada 8 November 2026, yang bahasanya ‘babak baru penggelapan’, itu adalah fitnah. Saya tantang I Made Somya Putra dan Jero Bendesa Adat Serangan. Jika Anda tidak memberikan klarifikasi, saya akan tuntut kalian,” tegas Ipung.
Bukan tanpa alasan Ipung melontarkan bantahan keras tersebut. Ia kemudian membeberkan riwayat panjang sengketa tanah yang menurut pengakuannya menjadi akar persoalan. Ipung menegaskan tanah seluas 1 hektare 12 are yang dipersoalkan merupakan bagian dari Pipil Nomor 186, kelas II, persil 15C, tanah milik ayah kandungnya, Daeng Abdul Kadir.
Ia menyebut, objek tanah tersebut telah melalui proses hukum selama kurang lebih 17 tahun. Bahkan, dalam perjalanan sengketa itu, Ipung mengaku telah menghadapi berbagai gugatan dan mengantongi 15 putusan pengadilan yang berdasarkan data memenangkan pihaknya.
“Tanah 1090 itu bagian dari Pipil 186, kelas 2, persil 15C, luasnya 1 hektare 12 are, milik Daeng Abdul Kadir, ayah kandung saya. Itu sudah berproses selama 17 tahun. Ini dokumennya. Saya juga pernah menghadapi perkara selama 11 tahun melawan pihak lain, dan semuanya saya menangkan. Sudah ada 15 putusan,” ungkapnya sembari menunjukkan dokumen.
Ipung selanjutnya menjelaskan, dirinya pernah menggugat PT Bali Turtle Island Development (BTID), Desa Adat Serangan, Wali Kota Denpasar, hingga Lurah Serangan. Gugatan tersebut, menurut dia, dilayangkan lantaran sejumlah pihak dianggap mengklaim tanah yang disebutnya sebagai milik keluarga, termasuk objek yang kini kembali dipersoalkan.
Bahkan, ia menyinggung keberadaan jalan yang menurut pengakuannya turut masuk dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh PT BTID.
“Kenapa saya gugat mereka? Karena mereka mengklaim tanah saya, termasuk tanah yang ini. Ada juga jalan yang di-SHGB oleh PT BTID. Bayangkan, satu tanah ada empat lembaga mengakui tanah tersebut milik mereka dan saya akhirnya menggugat ke empat lembaga tersebut. Akhirnya saya gugat mereka semua. Dan saya memenangkan semua tingkat peradilan dari Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Denpasar, Kasasi Mahkamah Agung RI dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI,” ujarnya.
Soroti Novum dalam Perkara Nomor 1161
Tak berhenti di sana, Ipung juga secara khusus menyoroti langkah Jero Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Pariartha, yang menurutnya kembali mengajukan novum atau bukti baru dalam proses peninjauan kembali (PK).
Ipung mengaku telah mengingatkan Jro Bandesa ketika yang bersangkutan menyampaikan sumpah novum di ruang persidangan. Sebab, menurut Ipung, dokumen yang dijadikan novum tersebut sebelumnya telah menjadi bagian dari dalil dalam perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1161/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Agustus 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 212/PDT/2024/PT DPS tanggal 02 Oktokber 2024, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3283 K/Pdt/2025 tertanggal 16 Oktober 2025
Ia menyebut perkara tersebut bergulir sejak 23 Oktober 2023 hingga 5 Agustus 2024. Dalam proses hukum itu, Ipung menegaskan kembali pihaknya telah memperoleh kemenangan, termasuk pada tahapan banding dan kasasi.
“Saya sudah ingatkan kamu waktu sumpah novum di ruang sidang, saya keberatan. Novum itu sudah dijadikan dalil dalam gugatan perkara di tingkat pertama PN Denpasar. Saya menang. Kemudian kamu banding, saya ladeni. Kasasi juga saya ladeni, dan semuanya saya menangkan,” bebernya.
Ipung bahkan meminta Bandesa Adat Serangan, I Nyoman Pariartha (Man Pari) kembali membuka salinan putusan perkara Nomor 1161, khususnya halaman 125, yang menurutnya memuat keterangan penting terkait persoalan tersebut.
Ia juga mengungkapkan, pada 12 Februari 2026, pihak Desa Adat Serangan disebut pernah mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan memiliki novum yang diyakini dapat menentukan hasil perkara.
Namun, Ipung mempertanyakan substansi dua dokumen yang kemudian disebut sebagai bukti baru tersebut.
“Yang pertama, surat pernyataan yang dibuat oleh dirinya sendiri yang mengatakan objeknya adalah jalan. Lho, memang saya menggugat karena itu menjadi jalan umum. Kemudian yang kedua, surat keterangan dari Lurah Serangan yang dibuat setelah putusan kasasi inkrah, menerangkan bahwa objek sengketa merupakan tanah jalan umum. Lho, justru itu yang saya gugat,” cetusnya.
Pertanyakan Klaim Tanah Setelah Eksekusi
Persoalan lain yang menjadi sorotan Ipung adalah munculnya klaim kepemilikan atas tanah yang menurut pengakuannya telah melalui proses eksekusi pada 3 Januari 2017.
Ia mempertanyakan mengapa pihak yang kini mengklaim tanah tersebut tidak melakukan keberatan ketika proses eksekusi berlangsung maupun saat dirinya membangun tembok permanen di lokasi tersebut.
Menurut Ipung, keberatan justru muncul setelah proses eksekusi selesai dan tanah telah ditembok.
“Ini tanah bagian dari eksekusi tanggal 3 Januari 2017. Kenapa dia diam waktu saya eksekusi tanah kalau memang dia punya tanah? Kenapa dia diam ketika saya tembok permanen seluruh tanah ini? Begitu eksekusi selesai, tiba-tiba datang dan mengatakan, ‘Oh, ini tanah saya’. Dari mana dasarnya?” sindirnya.
Atas dasar itu, Ipung balik mempertanyakan tuduhan penggelapan yang dikaitkan dengan dirinya. Ia menilai tuduhan tersebut harus dijelaskan secara terang, termasuk apa objek yang diduga digelapkan dan di mana letak perbuatan pidananya.
“Jadi sekarang dia bilang itu penggelapan. Penggelapan nya di mana? Harusnya justru saya yang melaporkan mereka. Kenapa saya tidak melapor? Saya menyumbang, ya, Rp1 miliar 350,” ungkapnya. (gk)
