Sumber foto: Istimewa
DENPASAR, Beritarealitas.com – Ketika antrean kendaraan di SPBU Bali mengular hingga dini hari, persoalan yang muncul bukan hanya soal ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga soal transparansi informasi dan kemampuan pemerintah menjelaskan situasi kepada publik.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), I Gede Pasek Suardika alias GPS, menilai masyarakat berhak mengetahui penyebab sebenarnya di balik gangguan pasokan yang memaksa warga menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Menurut GPS, persoalan tersebut tidak semestinya buru-buru dikaitkan dengan satu faktor, seperti penyelenggaraan GP Mandalika atau kondisi cuaca. Ia justru meminta pemerintah melihat kemungkinan adanya persoalan yang lebih luas, termasuk keterlambatan pasokan minyak mentah dan dinamika geopolitik internasional.
“Adakah ketidakmampuan penyediaan BBM saat ini karena kementeriannya Bahlil memang di hulu terdapat kelambatan kedatangan stok. Alias stok langka,” ujar GPS di Denpasar, Rabu (14/10/2026).
GPS menyinggung konflik Rusia-Ukraina, impor minyak dari Rusia, hingga ketidakpastian di Selat Hormuz sebagai faktor global yang perlu dicermati. Namun, menurutnya, berbagai kemungkinan tersebut harus dijelaskan dengan data yang konkret agar publik tidak sekadar menerima dugaan atau penjelasan yang berubah-ubah.
Ia juga menyinggung kerja sama antarpemerintah terkait kebutuhan minyak mentah dari Rusia yang disebut mencapai 150 juta barel. Menurut GPS, perkembangan kerja sama tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk tahapan realisasi pasokan dan relevansinya terhadap kebutuhan energi nasional.
Di sinilah persoalan BBM Bali menjadi lebih dari sekadar urusan antrean. Pemerintah perlu menjelaskan apakah gangguan terjadi pada ketersediaan stok, kedatangan kapal, distribusi antardaerah, atau penyaluran dari terminal BBM ke SPBU.
Sebab, pernyataan bahwa stok tersedia belum otomatis menjawab pertanyaan masyarakat apabila BBM tetap sulit diperoleh di sejumlah lokasi.
GPS juga mempertanyakan penjelasan yang dinilainya terlalu menyederhanakan persoalan.
“Kalau hanya urusan GP Mandalika dianggap penyebabnya sepertinya terlalu menyederhanakan masalah. Kalau alasan cuaca susah juga, karena tidak ada gelombang badai,” katanya.
Bagi Bali, kepastian distribusi BBM sangat penting. Gangguan pasokan dapat merembet pada mobilitas pekerja, operasional usaha, distribusi kebutuhan pokok, hingga aktivitas pariwisata yang menjadi penopang ekonomi daerah.
Karena itu, langkah penanganan seharusnya tidak berhenti pada pengaturan aktivitas masyarakat atau imbauan agar tetap tenang. Pemerintah dan Pertamina perlu menyampaikan data stok, realisasi distribusi, jadwal pasokan berikutnya, serta langkah konkret untuk mengurai antrean.
GPS pun mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima informasi sepihak.
“Permasalahan global jangan ditangani dengan cara-cara komunikasi feodal,” tandasnya. (Gk)
