Sumber Foto: Humas.
BADUNG, Beritarealitas.com — Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara terus dilakukan Bea Cukai Ngurah Rai. Terbaru, fasilitas Customs Payment Point (CPP) resmi dihadirkan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung.
Fasilitas tersebut menjadi bagian dari modernisasi layanan pembayaran penerimaan negara, khususnya untuk pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM PDRI) atas barang bawaan penumpang maupun awak sarana pengangkut.
Customs Payment Point merupakan titik layanan transaksi elektronik berupa loket fisik yang terintegrasi dengan Modul Penerimaan Negara (MPN). Melalui sistem ini, pembayaran dapat diproses secara real time melalui mitra perbankan, dalam hal ini Bank Mandiri.
Kehadiran CPP tidak hanya menawarkan kemudahan bagi penumpang, tetapi juga memperkuat kepastian dalam proses pembayaran penerimaan negara. Setiap transaksi menghasilkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai Wawan Dharmawan mengatakan, inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan penerimaan negara.
“Ke depan, kami berharap Customs Payment Point (CPP) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kualitas pelayanan dan akuntabilitas transaksi penerimaan negara, dengan pembayaran pungutan yang langsung disetorkan ke kas negara,” ujar Wawan.
Salah satu inovasi yang menjadi keunggulan CPP adalah penggunaan Smart EDC, perangkat Electronic Data Capture terbaru dari Bank Mandiri yang dirancang untuk mendukung pembayaran Bea Masuk, PDRI, hingga sanksi administrasi berupa denda yang dapat langsung masuk ke kas negara.
Menurut Wawan, penggunaan Smart EDC tersebut telah menjadi bagian dari inovasi layanan Bea Cukai Ngurah Rai dan pertama kali diterapkan secara nasional di kantor tersebut sejak 21 Agustus 2026.
“Penggunaannya telah diterapkan pertama kali secara nasional di Bea Cukai Ngurah Rai sejak 21 Agustus 2026 dan akan diresmikan pada 22 September 2026,” jelasnya.
Mekanisme pembayaran melalui CPP sendiri diawali dengan perhitungan kewajiban BM PDRI oleh petugas Bea Cukai. Setelah billing diterbitkan, penumpang dapat melakukan pembayaran melalui loket CPP dengan bantuan petugas perbankan yang tersedia di lokasi.
Setelah transaksi berhasil, penumpang menerima BPN untuk kemudian diserahkan kepada petugas Bea Cukai sebagai bagian dari proses penyelesaian pelayanan kepabeanan.
Sistem tersebut sekaligus memperjelas pemisahan fungsi dalam pelayanan. Bea Cukai tetap menjalankan fungsi kepabeanan, mulai dari menghitung kewajiban, menerbitkan billing hingga menyelesaikan proses pelayanan. Sementara pihak perbankan menjalankan fungsi transaksi pembayaran.
Dengan pemisahan tersebut, proses pembayaran menjadi lebih jelas dan terdokumentasi. Penerimaan negara juga dapat langsung disetorkan ke kas negara tanpa melalui rekening penampungan pada Bendahara Penerimaan Bea Cukai Ngurah Rai.
Dari sisi layanan, keberadaan CPP memberikan pilihan tambahan kepada penumpang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran secara lebih praktis di area kedatangan internasional.
Sementara itu, Senior Vice President Government & Institutional Bank Mandiri Hendrianto Setiawan menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penguatan sistem pengelolaan keuangan negara.
“Bank Mandiri sebagai agent of development selalu siap bersinergi dengan Kementerian Keuangan dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara. Kami terus melakukan inovasi untuk menciptakan layanan yang mudah, cepat, dan aman,” ujar Hendrianto.
Penerapan Customs Payment Point di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada akhirnya bukan sekadar menghadirkan loket pembayaran baru. Sistem tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan penerimaan negara yang mengedepankan transaksi cashless, pemisahan fungsi, pencatatan secara real time, serta setoran langsung ke kas negara.
Dengan inovasi tersebut, Bea Cukai Ngurah Rai mendorong agar proses pembayaran kewajiban kepabeanan tidak hanya semakin mudah bagi pengguna jasa, tetapi juga semakin transparan, tertib, dan akuntabel. (Gk)
