Foto: Jelang Mahasabha XIII PHDI Serap Aspirasi dari Kalteng. (Sumber: Gung Kris)
PALANGKA RAYA, Beritarealitas.com — Mahasabha XIII Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat mulai memasuki fase penting. Menjelang pelaksanaan forum tertinggi organisasi umat Hindu tersebut, aspirasi dari daerah kembali dihimpun untuk memastikan keputusan yang lahir tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi benar-benar menjawab persoalan umat di lapangan.
Langkah itu dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pra-Mahasabha XIII yang digelar di Kalimantan Tengah, Sabtu (12/9/2026). Forum ini menjadi ruang bertemunya berbagai elemen keumatan untuk membicarakan persoalan strategis, mulai dari kondisi umat di daerah hingga arah pembenahan kelembagaan PHDI ke depan.
Kalimantan Tengah menjadi daerah keempat yang dikunjungi panitia setelah sebelumnya FGD digelar di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tengah. Seluruh masukan tersebut akan dibawa sebagai bahan pertimbangan dalam Mahasabha XIII PHDI yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta, 8–12 Oktober 2026.
FGD di Palangka Raya juga memperlihatkan bahwa persoalan organisasi keumatan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan daerah. Hadir dalam forum tersebut PHDI Kalimantan Tengah, perguruan tinggi Hindu, Majelis Besar Hindu Kaharingan, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga organisasi kemasyarakatan Hindu.
Salah satu isu yang mengemuka adalah kebutuhan memperkuat kelembagaan PHDI agar mampu beradaptasi dengan tantangan umat yang semakin kompleks. Termasuk di dalamnya masukan mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PHDI Pusat serta Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO).
Artinya, Mahasabha XIII tidak hanya akan menjadi forum pergantian atau penetapan kepengurusan. Lebih jauh, forum tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi arah organisasi dan menyusun fondasi kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan umat Hindu di berbagai daerah.
Rektor Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Tampung Penyang Palangka Raya, Prof. Tiwi Atika, S.Ag., M.Ag., Ph.D., dalam sambutannya turut menyoroti pentingnya membangun sumber daya manusia Hindu yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan kepedulian sosial.
Menurutnya, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan berprestasi. Kampus juga memiliki tanggung jawab melahirkan generasi yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.
“Mahasiswa jangan hanya mengutamakan prestasi akademis, tapi harus lebih banyak mengasah nilai-nilai diri dengan attitude yang tinggi. Lebih banyak mengasah empati dan kepedulian untuk maju berkembang bersama,” tegas Prof. Tiwi.
Ia sekaligus mendorong adanya dukungan dari tokoh dan lembaga di tingkat pusat untuk meningkatkan grade IAHN Tampung Penyang menjadi universitas. Bagi Kalimantan Tengah, penguatan institusi pendidikan Hindu dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan menjawab kebutuhan umat di kawasan tersebut.
Sementara itu, Ketua Panitia Mahasabha XIII, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, mengaku bersyukur FGD di Kalimantan Tengah dapat terlaksana di tengah situasi kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah.
“Saya awalnya ragu apakah bisa terlaksana atau tidak, namun atas kehendak beliau kita akhirnya bisa berkumpul di sini,” ujar Cantiasa.
Namun bagi Cantiasa, keberadaan FGD tersebut memiliki arti lebih besar dari sekadar agenda menjelang Mahasabha. Ia menegaskan bahwa Mahasabha harus menjadi ruang untuk melahirkan keputusan strategis, bukan sekadar agenda rutin organisasi.
“Mahasabha yang akan kita laksanakan tidak hanya kegiatan seremonial belaka. Mahasabha adalah ruang strategis dalam pengambilan keputusan, wadah transformasi ide dan gagasan sekaligus menyusun perencanaan dan aksi dalam pencapaian,” tegas jenderal bintang tiga itu.
Menurutnya, tantangan umat Hindu tidak berdiri sendiri. Karena itu, penguatan internal organisasi harus berjalan beriringan dengan upaya memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
Mahasabha, kata Cantiasa, tidak boleh hanya menjadi ruang untuk membicarakan kepentingan internal umat Hindu. Forum tersebut harus mampu melahirkan gagasan yang memberi kontribusi lebih luas bagi kehidupan kebangsaan.
“Mahasabha bukan hanya ruang membangun kerukunan internal umat Hindu tapi membangun ruang toleransi antarumat beragama,” katanya.
Pesan tersebut kemudian dipertegas dengan ajakan untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai sumber konflik. Justru keberagaman harus ditempatkan sebagai modal sosial untuk memperkuat persatuan Indonesia.
“Jangan jadikan perbedaan sebagai ajang konflik, tapi jadikan membangun Indonesia yang penuh warna. Berbeda dalam keyakinan bertemu dalam kemanusiaan,” pungkas Cantiasa. (gk)
