Sumber foto: Istimewa
JAKARTA, Beritarealitas.com – Kerusakan demokrasi tidak selalu datang melalui kudeta atau pembubaran lembaga negara. Pelemahan justru bisa berlangsung secara perlahan melalui manipulasi konstitusi, kooptasi lembaga hukum, penyalahgunaan fasilitas negara hingga politik dinasti. Inilah alarm keras yang disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., dalam analisisnya bertajuk “Pemimpin yang Merusak Hukum dan Institusi”.
Didik menilai, persoalan demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari praktik penyalahgunaan kekuasaan selama satu dekade terakhir. Ketika hukum mulai kehilangan independensi dan institusi negara terseret kepentingan politik, demokrasi berisiko hanya menyisakan prosedur elektoral tanpa substansi keadilan.
Sorotan Didik tersebut sekaligus merespons pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali politik berkeadaban.
Melalui akun X resminya, Rabu (4/11/2026), SBY menyampaikan kegelisahannya terhadap dinamika politik nasional yang dinilai semakin menjauh dari etika dan moralitas.
“Saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah,” tulis SBY.
Bagi Didik, pernyataan tersebut menjadi gambaran kegelisahan terhadap praktik politik yang terlalu berorientasi pada perebutan dan pemeliharaan kekuasaan. Ia juga menyoroti potensi munculnya pengaruh politik informal dari mantan pemimpin yang dapat mengganggu efektivitas pemerintahan.
Lima Titik Rawan Demokrasi
Mengacu pada pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail, Didik menegaskan bahwa kemajuan atau kemunduran sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas institusi politik dan ekonominya.
Ia mengidentifikasi lima praktik yang dinilai menjadi ancaman serius bagi kesehatan demokrasi Indonesia.
Pertama, manipulasi aturan dan konstitusi untuk kepentingan kekuasaan. Didik menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden yang menuai kontroversi karena membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Terlebih, Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan Gibran, dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat oleh MKMK.
Kedua, penguasaan lembaga penegak hukum. Didik mengingatkan bahwa kepolisian, kejaksaan, lembaga antikorupsi hingga pengadilan harus berdiri independen. Jika penegakan hukum dipengaruhi kepentingan individu atau kelompok, hukum berpotensi berubah menjadi alat politik, bukan instrumen keadilan.
Ketiga, pemanfaatan sumber daya negara untuk kepentingan politik. Birokrasi, fasilitas negara, program bantuan hingga kewenangan jabatan semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok politik. Praktik ini dikenal sebagai abuse of incumbency.
Keempat, kooptasi elite politik dan pelemahan oposisi. Ketika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam lingkaran kekuasaan, fungsi pengawasan terhadap pemerintah berpotensi kehilangan daya kritis. Didik juga mengingatkan bahaya munculnya dua pusat pengaruh, yakni kekuasaan formal pemerintahan dan pengaruh informal dari pihak yang tidak lagi menjabat.
Kelima, politik dinasti dan patronase. Kedekatan keluarga maupun jaringan politik yang membuka akses istimewa terhadap kekuasaan dinilai berpotensi merusak meritokrasi, menciptakan konflik kepentingan, serta mempersempit kesempatan masyarakat untuk memperoleh posisi berdasarkan kompetensi.
Demokrasi Bukan Sekadar Menang Pemilu
Didik mengingatkan, demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum secara berkala. Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi negara yang kuat, peradilan independen, penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, serta parlemen yang mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Ia juga mengingatkan bahaya kultus individu terhadap pemimpin. Tidak boleh ada figur yang ditempatkan lebih tinggi daripada konstitusi dan institusi negara.
Karena itu, pembenahan demokrasi tidak cukup hanya dengan mengganti figur pemimpin. Evaluasi harus menyentuh sistem, relasi kekuasaan, dan mekanisme pengawasan agar penyalahgunaan kewenangan tidak terus berulang.
Menutup analisisnya, Didik menilai seruan SBY mengenai politik berkeadaban harus menjadi momentum untuk mengembalikan marwah institusi negara dan memastikan hukum tidak tunduk kepada kepentingan penguasa.
“Demi tegaknya demokrasi dan negara yang sehat, maka agen dan prinsipalnya harus diusut tuntas.”
Pesan Didik menjadi pengingat bahwa jabatan politik bukanlah kekebalan hukum. Sebaliknya, semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk tunduk pada konstitusi. (gk)
