Foto: Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka alias Gung Cok, dalam Rapat Paripurna DPRD Bali terkait penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Bali Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026). (Sumber: Gung Kris)
DENPASAR, Beritarealitas.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Bali meminta Pemerintah Provinsi Bali membuka secara terang penggunaan dana yang dihimpun dari wisatawan, termasuk Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Bagi Golkar, pungutan yang dibebankan kepada wisatawan harus memiliki jejak penggunaan yang jelas dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka alias Gung Cok, dalam Rapat Paripurna DPRD Bali terkait penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Bali Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
“Kami menanyakan tentang pungutan Rp150.000 untuk wisatawan asing dan pungutan lainnya. Pemerintah harus lebih transparan mengenai masuknya ke mana, gunanya untuk apa, dan manfaatnya apa,” tegas Gung Cok.
Menurutnya, persoalan transparansi tidak boleh berhenti pada PWA. Seluruh skema pungutan yang diberlakukan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui besaran pungutannya, tetapi tidak mengetahui ke mana uang tersebut dialokasikan.
“Bukan hanya PWA saja, tetapi seluruh jenis pungutan agar dibuka tanpa ada rahasia. Pastinya kami ingin semua kebijakan pemerintah itu langsung bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sorotan Golkar kemudian melebar pada persoalan klasik pembangunan Bali: ketimpangan antarwilayah.
Pertumbuhan ekonomi Bali dinilai masih membutuhkan kebijakan yang mampu mendorong pemerataan, terutama di luar kawasan Bali Selatan yang selama ini menjadi magnet utama investasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi.
Gung Cok mendorong pemerintah memperjelas zonasi pembangunan agar pertumbuhan tidak terus terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Zonasi ini penting. Jika di Bali Selatan sudah mumpuni, bagaimana dengan saudara kita yang ada di Bali Timur dan Bali Utara maupun Bali Barat?” katanya.
Ia menilai pembangunan Bali harus dirancang dengan perspektif keseimbangan wilayah. Dengan demikian, potensi ekonomi di Bali Timur, Utara, dan Barat tidak terus berada di belakang sementara konsentrasi pertumbuhan semakin menumpuk di Bali Selatan.
“Hal ini perlu diatur agar pertumbuhan ekonominya bisa mengejar keseimbangan dan tidak terjadi kesenjangan wilayah,” pungkasnya. (gk)
