Sumber foto: Istimewa.
JAKARTA, Beritarealitas.com – Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga personel Polri menjadi sorotan bukan semata-mata karena dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga membuka pertanyaan besar mengenai pengawasan dan penggunaan kewenangan di tubuh institusi kepolisian. Kasus ini dinilai harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan budaya organisasi Polri.
Pandangan tersebut disampaikan Irjen Pol (Purn) Hery Dahana, Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti, melalui analisis berjudul “Ketika Kekuasaan Kehilangan Batas: Dugaan Penyadapan Ilegal, Krisis Integritas, dan Urgensi Reformasi Polri.”
Menurut Hery, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menetapkan sejumlah personel sebagai tersangka. Lebih jauh, publik berhak mengetahui bagaimana dugaan penyimpangan tersebut bisa terjadi, siapa yang mengendalikan penggunaan sistem penyadapan, serta sejauh mana mekanisme pengawasan internal berjalan.
Dalam negara demokrasi, kata dia, kewenangan aparat penegak hukum tetap harus tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Kekuasaan diberikan untuk melindungi rakyat, bukan untuk mengawasi, menekan, atau mengendalikan warga negara di luar batas yang dibenarkan konstitusi dan undang-undang,” tegas Hery.
Penyadapan Bukan Kewenangan Tanpa Batas
Hery menilai, dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan dasar kepentingan penegakan hukum yang sah merupakan persoalan serius.
Terlebih, perkara yang mencuat pada 3 November 2026 tersebut juga diwarnai dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem pada Oktober 2026.
Bareskrim Polri telah menetapkan tiga personel berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik.
Informasi mengenai dugaan sasaran penyadapan yang mencakup pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha semakin memperluas perhatian publik.
Meski demikian, Hery mengingatkan seluruh dugaan tersebut harus tetap diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.
Menurutnya, penyadapan merupakan kewenangan khusus yang hanya dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kewenangan harus selalu berjalan bersama tanggung jawab. Tanpa batasan dan pengawasan, kewenangan yang semula dibentuk untuk melindungi kepentingan publik justru berpotensi menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Jangan Berlindung di Balik Istilah Oknum
Salah satu poin penting yang disoroti Hery adalah tanggung jawab kelembagaan. Ia mengingatkan agar istilah oknum tidak dijadikan alasan untuk menghentikan evaluasi terhadap sistem pengawasan di internal Polri.
Baginya, pertanggungjawaban pidana individu harus dibedakan dari tanggung jawab administratif dan kelembagaan.
Personel yang terbukti melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi. Namun, institusi juga harus mengevaluasi sistem otorisasi, pengendalian akses, rantai komando, serta pengawasan penggunaan teknologi penyadapan.
Hery mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang memungkinkan dugaan penyimpangan tersebut terjadi. Siapa yang bertanggung jawab mengendalikan akses? Mengapa mekanisme pengawasan tidak mampu mencegah dugaan penyalahgunaan sejak awal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurutnya, harus dijawab secara terbuka agar pembenahan tidak berhenti pada penindakan individu.
Lima Agenda Reformasi Polri
Hery menawarkan lima agenda penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembenahan institusi kepolisian.
Pertama, memperkuat pengawasan independen terhadap penggunaan kewenangan penyadapan agar setiap tindakan memiliki dasar hukum dan otorisasi yang dapat diuji.
Kedua, membangun sistem audit digital yang transparan dan tidak mudah dimanipulasi. Setiap akses, penggunaan, perubahan, hingga penghapusan data elektronik harus memiliki rekam jejak yang dapat ditelusuri.
Ketiga, memperkuat pengawasan internal dan eksternal agar pejabat yang memiliki kewenangan operasional tidak sekaligus mengendalikan seluruh proses pengawasan terhadap dirinya sendiri.
Keempat, memberikan perlindungan kepada anggota kepolisian yang berani melaporkan dugaan penyimpangan tanpa ancaman intimidasi maupun tindakan pembalasan.
Kelima, membangun budaya organisasi yang menempatkan integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas kepolisian.
Menurut Hery, reformasi Polri tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat ataupun penindakan terhadap personel yang melanggar. Pembenahan harus menyentuh sistem, mekanisme pengawasan, dan budaya kelembagaan.
Privasi Warga Negara Jangan Menjadi Korban Kekuasaan
Lebih jauh, Hery mengingatkan bahwa dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah juga memiliki dimensi konstitusional.
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan hukum, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta perlindungan terhadap diri pribadi dan rasa aman.
Apabila masyarakat merasa komunikasi pribadinya dapat dipantau sewaktu-waktu tanpa dasar hukum yang jelas, dampaknya tidak hanya menyentuh privasi, tetapi juga berpotensi mengganggu kebebasan berpendapat.
Insan pers, aktivis, akademisi, organisasi masyarakat, hingga warga biasa dapat merasa terancam ketika ruang komunikasi dan kritik terhadap kekuasaan tidak lagi dirasakan aman.
Hery menegaskan, perlindungan privasi bukan berarti menghalangi penegakan hukum. Justru, hal tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan kewenangan aparat tetap berjalan dalam koridor demokrasi.
Polri Kuat Bukan Berarti Kebal Kritik
Di sisi lain, Hery mengingatkan agar proses hukum terhadap para tersangka tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Setiap orang harus memperoleh perlakuan hukum yang adil tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukannya.
Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap dugaan penyimpangan bukanlah bentuk permusuhan terhadap institusi kepolisian. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik merupakan bagian dari kontrol demokratis.
“Polri yang kuat bukanlah Polri yang tidak pernah dikritik, melainkan Polri yang berani membuka diri terhadap pengawasan, melakukan koreksi, dan memastikan bahwa setiap anggotanya tunduk pada hukum,” tegasnya.
Menutup analisisnya, Hery berharap perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut diproses secara objektif, transparan, dan tuntas hingga pengadilan. Namun, penyelesaian perkara juga harus diikuti pembenahan sistemik agar dugaan penyalahgunaan kewenangan serupa tidak kembali terjadi.
“Kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi menyimpang. Kewenangan yang tidak dibatasi berpotensi disalahgunakan. Dan institusi yang tidak berani mengoreksi dirinya sendiri berisiko kehilangan kepercayaan publik,” pungkasnya.
Pesan Hery menjadi pengingat bahwa ukuran reformasi institusi kepolisian bukan hanya seberapa tegas penindakan terhadap anggota yang diduga melanggar hukum, tetapi juga seberapa terbuka institusi membenahi sistem yang berada dalam tanggung jawabnya. (gk)
